BANCAKAN ANGGARAN DI ATAS BATU BERSATU: MENGULITI BOBROKNYA PROYEK JALAN MARGASARI–KUKAR

KUTAI KARTANEGARA, indcyber.com — Proyek seumur jagung kembali roboh. Uang rakyat menguap miliaran rupiah, sementara keselamatan warga dijadikan taruhan di tepi derasnya arus Sungai Mahakam. Ini bukan sekadar bencana alam, melainkan potret gamblang dugaan kejahatan konstruksi dan pembiaran sistemis oleh oknum pejabat berkepentingan.

KRONOLOGI BOBROK: ANGGARAN DIPANGKAS, KUALITAS DITUMBALS

Jalan Yos Sudarso di Dusun Margasari, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara kembali amblas total pada Sabtu pagi (15/8/2026). Padahal, jalur penghubung vital ini baru saja selesai menjalani perbaikan rigid beton pada tahun 2024 lalu.

Rekam jejak kegagalan konstruksi ini menunjukkan pola tak biasa yang mengarah pada dugaan maladministrasi hingga tindak pidana korupsi:

2019 (Sinyal Bahaya Diabaikan): Longsor skala besar meruntuhkan pemukiman warga. Kajian geoteknik seharusnya diselesaikan secara permanen sejak titik ini.

2020–2021 (Bancakan Berkedok Refocusing): Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim mengalokasikan Rp8 miliar untuk bore pile dan turap baja (sheet pile). Namun, anggaran mendadak dipangkas separuh menjadi Rp4 miliar dengan dalih refocusing pandemi. Dampaknya: Spesifikasi teknis dipangkas paksa, struktur fondasi cacat sejak dalam kandungan.

Agustus 2023–2024 (Mangkrak dan Pengecoran Format Formalitas): Kerusakan parah dibiarkan mangkrak hampir setahun sebelum akhirnya ditutup dengan pengerjaan rigid beton paket 2024 tanpa penguatan fondasi tanah dasar yang memadai.

15 Agustus 2026 (Hancur Total): Belum genap dua tahun dinikmati, struktur beton bernilai miliaran rupiah tersebut amblas dan tersapu abrasi.

BEDAH DELIK HUKUM: ANATOMI PELANGGARAN OKNUM PEJABAT DAN KONTRAKTOR

Kerusakan berulang ini tidak lagi bisa diselimuti dengan kambing hitam “faktor alam”. Berdasarkan analisis hukum konstruksi dan tata kelola keuangan negara, terdapat indikasi kuat pelanggaran hukum yang dilakukan secara berantai:

[Perencanaan Cacat/Asal-asalan] ──> [Pengurangan Volume/Spesifikasi] ──> [Pengawasan Fiktif/Pembiaran] ──> KERUSAKAN SISTEMIS (KERUGIAN NEGARA)

1. Indikasi Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001)

Pasal 2 & Pasal 3: Pemangkasan anggaran dan penyesuaian spesifikasi yang tidak masuk akal secara teknis diduga kuat menguntungkan pihak kontraktor pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penggunaan anggaran negara Rp4 miliar (2021) dan paket pengerasan beton (2024) yang berakhir gagal total berpotensi besar masuk dalam kualifikasi Kerugian Keuangan Negara (Total Loss).

Pasal 7 Ayat (1) Huruf a: Kontraktor pelaksana diduga sengaja melakukan perbuatan curang dalam pengerjaan bangunan (mengurangi spesifikasi sub-grade, kualitas beton, atau panjang sheet pile), yang membahayakan keselamatan orang atau barang.

2. Pelanggaran UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Pasal 59 & Pasal 60 (Kegagalan Bangunan): Penyedia jasa (kontraktor & konsultan pengawas) serta Pengguna Jasa (Pejabat BBPJN Kaltim) bertanggung jawab penuh atas kegagalan bangunan. Pembiaran pengerjaan rigid beton di atas tanah labil tanpa penguatan struktur bawah merupakan bentuk gross negligence (kelalaian berat).

Sanksi Pidana & Ganti Rugi: Penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kerugian materiil dan dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti ada kesengajaan mereduksi mutu konstruksi.

3. Dugaan Maladministrasi dan Penyalahgunaan Wewenang (UU No. 30/2014)

Pejabat BBPJN Kaltim dan PPK diduga menyalahgunakan kewenangan (abuse of power) dengan menyetujui Professional Hand Over (PHO) proyek yang secara teknis tidak memenuhi standar ketahanan geoteknik kawasan bibir sungai berarus deras.

DESAKAN BOLA PANAS: APARAT PENEGAK HUKUM HARUS SERET AKTOR INTELEKTUAL!

Warga Margasari-Jembayan bukan kelinci percobaan proyek gagal saban tahun. Penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada retorika “akan diperbaiki kembali”.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Tipidkor Polda Kaltim WAJIB SEGERA:

Menyegel dan Melakukan Garis Polisi (Police Line) di lokasi proyek untuk mengamankan barang bukti material dan struktur fisik.

Memeriksa dan Membuka Dokumen Evaluasi Teknis: Ambil paksa dokumen Detail Engineering Design (DED), Amdal, serta hasil core drill mutu beton dari BBPJN Kaltim dan kontraktor pelaksana.

Panggil dan Periksa Oknum Terkait: Panggil seluruh rantai penanggung jawab—mulai dari Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, PPK, hingga Kepala BBPJN Kaltim yang menjabat saat proyek dipaksakan berjalan.

“Jika uang negara terus dikucurkan hanya untuk menguruk tanah amblas tanpa ada pejabat dan kontraktor yang dipenjarakan, maka ini bukan lagi musibah pembangunan, melainkan bancakan anggaran yang dipelihara!”(Red/R/S)