Dahri Yasin :Penanganan Banjir Yang Tidak Becus, Ribuan Warga Jadi Korbannya

INDCYBER.COM, SAMARINDA -Penanganan banjir di kota Samarinda sepotong-sepotong atau parsial terbukti gagal, dana yang sudah dikeluarkan ratusan miliar dalam 10 tahun terakhir tak membuahkan manfaat bagi warga Ibu Kota Kaltim.

Hal ini mendapatkan perhatian serius dari anggota DPRD Kaltim yang juga anggota Komisi III Dahri Yasin, dia menyoroti banjir besar yang melanda Samarinda beberapa hari terakhir bahkan hingga saat ini banjir semakin meluas.

“Kita perlu mengubah pendekatan yang dipakai kalau mau membicarakan dan mengatasi banjir di Samarinda, mulai  dari mencari penyebabnya hingga mencarikan jalan keluar mengatasinya, kita perlu belajar dari pengalaman,”ujar anggota DPRD Kaltim saat dihubungi via telepon indcyber.com,Senin (10/6/2019) malam.

Dahri juga menyatakan sependapat dengan Gubernur Kaltim, Dr. Ir. H Isran Noor, M.Sc yang mengatakan, secara teknis Pemkot Samarinda yang bertanggungjawab mencarikan ‘obat’-nya dan Pemprov Kaltim mencarikan dana bagi membiayai kegiatan mengatasi banjir.

“Saya setuju dengan Pak Gub, bagi-bagi tugas, dan secara kelembagaan, Pemkot Samarinda yang berwenang mengelola wilayah Samarinda,” kata Dahri.

Dahri Yasin mengatakan jika penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan banjir di Samarinda selama ini memang parsial, karena tidak ada blueprint-nya, tidak ada roadmap-nya, kadang penanganan di bagian utara, barat, timur, dan tengah. Hasilnya, masyarakat tetap jadi korban.

“Kali ini kita melihat banjir besar menimpa warga di Kelurahan Sempaja Timur, Gunung Lingai, dan Temindung Permai,” ujarnya.

Ia merasa pembuatan rencana penanggulangan banjir di Samarinda harus diserahkan kepada konsultan yang benar-benar kompeten, berpengalaman, dan hasil karyanya bisa dibuktikan di daerah lain yang pernah ditanganinya.

“Perencanaan mengatasi banjir tak cukup disusun tenaga teknis di instansi di pemkot atau pemprov seperti selama ini,” imbuhnya

Perencanaan penanggulangan banjir yang baik, juga perlu diikuti dengan kebijakan yang selaras di bidang perizinan dan penatapan RT/RW Kota Samarinda.

“Kalau mau mengatasi banjir, artinya tidak boleh ada kebijakan yang berpotensi menimbulkan banjir, itu baru selaras,”pungkasnya

Hingga berita ini diturunkan situasi banjir di Samarinda masih cukup tinggi dan meluas. (sp)