Dana Terpangkas, Kaltim Bergerak: RDP Tuntut Hak Daerah

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis, memberikan keterangan kepada wartawan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Aksi Rakyat Kaltim, Selasa (11/11/2025), di Gedung E Lantai 1 DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.

Indcyber.com, SAMARINDA — Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat mendorong gerakan kolektif di Kalimantan Timur. Selasa (11/11/2025), DPRD Provinsi Kaltim bersama Forum Aksi Rakyat Kaltim (Fraksi Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E lantai 1 DPRD Kaltim untuk membahas langkah-langkah menjaga hak fiskal daerah.

RDP dihadiri anggota DPRD Kaltim, antara lain Salehuddin, Subandi, Sigit Wibowo, Agus Suwandi, Sapto Setyo, H. Baba, Muhammad Samsun, dan Sabaruddin Panrecalle. Dari DPRD Kota Samarinda hadir Viktor Yuan dan Joko Wiratno.

Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua DPRD Kaltim sekaligus Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, menegaskan bahwa Forum Aksi Rakyat Kaltim merupakan gabungan berbagai elemen masyarakat, mulai komunitas adat, organisasi sosial, hingga kelompok pemuda, yang sama-sama peduli pada keadilan fiskal.

“Pemangkasan dana transfer jelas berdampak pada pembangunan dan perekonomian masyarakat. Forum ini hadir untuk memastikan Kaltim mendapatkan haknya sesuai amanat undang-undang,” ujar Ananda usai memimpin RDP. Ia menambahkan, DPRD Kaltim akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Gubernur agar perjuangan di tingkat pusat berjalan searah.

Viktor Yuan menyoroti efek berantai dari kebijakan tersebut. “Kalau dana transfer ke provinsi berkurang, otomatis alokasi ke kabupaten dan kota juga terdampak. Kehadiran kami di sini penting untuk mendorong sikap bersama,” jelas Viktor.

Sementara itu, A. Vendy Meru, Ketua Forum Aksi Rakyat Kaltim, menekankan bahwa RDP bukan sekadar forum dengar pendapat, tetapi ruang untuk mencari solusi. “Masyarakat ingin mengetahui arah kebijakan fiskal daerah dan sejauh mana DPRD bisa mengawal hak-hak Kaltim di tingkat nasional,” kata Vendy.

Vendy menambahkan, perjuangan ini membutuhkan sinergi antara DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan masyarakat. “Kaltim selama ini menjadi salah satu kontributor besar bagi negara, tapi belum mendapat porsi yang seimbang. Saatnya bersatu menyuarakan kepentingan daerah secara elegan dan konstruktif,” pungkasnya.

RDP ini menegaskan bahwa perjuangan keadilan fiskal bukan sekadar soal angka dalam anggaran, tetapi juga tentang masa depan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

Reporter: Fathur | Editor: Awang