Dibalik Triliunan Rupiah Ekspor Teluk Adang: Konspirasi Kejahatan Lingkungan dan Mandulnya Pengawasan Instansi Negara

PASER, indcyber.com — Angka 33.887 hektare bukan sekadar koordinat konsesi di atas kertas. Itu adalah hamparan bumi yang sedang dikuliti habis-habisan. Setiap detiknya, rantai keserakahan logistik bergerak tanpa henti: batu bara dikeruk dari perut bumi, diangkut melintasi jalur logistik raksasa, ditimbun di fasilitas penunjang, hingga akhirnya dikapalkan melalui Terminal Khusus di Teluk Adang menuju pasar internasional.

Semua aktivitas destruktif ini berlindung di balik tameng legalitas dan izin resmi negara. Namun, di balik legalitas formal tersebut, terendus bau busuk kejahatan lingkungan sistemik yang dibiarkan langgeng oleh instansi terkait.

Negara memberikan karpet merah untuk investasi, namun menutup mata pada kehancuran ruang hidup rakyat.

Pelanggaran Hukum “Mematikan” yang Sengaja Dibiarkan

Aktivitas pengerukan di kawasan ini bukan lagi sekadar urusan bisnis, melainkan diduga kuat telah memenuhi unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Berdasarkan penelusuran koridor hukum, terdapat sejumlah pelanggaran fatal yang berkonsekuensi pidana mati bagi kelestarian ekologi:

1. Kejahatan Kegagalan Reklamasi (UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba)

Pasal 161B secara tegas mengancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar bagi korporasi yang tidak melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang. Di lapangan, pemulihan lahan pascatambang disinyalir hanya menjadi dokumen pemanis di atas meja birokrat, sementara lubang-lubang maut dibiarkan menganga merusak bentang alam.

 2. Perusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pesisir (UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH)

 Pencemaran hebat yang mengalir dari hulu konsesi hingga ke wilayah pesisir Teluk Adang melanggar Pasal 98 ayat (1) mengenai perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, air, atau kerusakan lingkungan hidup. Ancaman hukumannya tidak main-main: pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.

 3. Penyembunyian Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)

 Masyarakat sekitar diperlakukan seperti penonton asing di tanah leluhur mereka sendiri. Akses informasi mengenai hasil pengawasan lingkungan, AMDAL, dan realisasi dana jaminan reklamasi sengaja ditutupi rapat dalam ruang gelap birokrasi.

 Instansi Terkait Mandul: Pengawasan atau Pembiaran Berbayar?

Di mana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)? Di mana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) daerah?

Pertanyaan mengenai bagaimana pengawasan lingkungan dilakukan kini berubah menjadi gugatan: Apakah instansi terkait sengaja memelihara kebutaan demi kelancaran arus modal?

Fungsi controlling yang melekat pada instansi negara murni mandul. Berapa luas lahan yang *benar-benar* telah direklamasi sesuai standar baku ekologis? Bagaimana kondisi riil DAS yang terhubung langsung dengan ekosistem mangrove dan perikanan masyarakat di pesisir Teluk Adang? Mengapa hasil pengawasan selalu menjadi dokumen rahasia?

Sikap bungkam dan defensif dari instansi pengawas ini bukan lagi sekadar kelalaian administrasi (maladministrasi), melainkan bentuk pembiaran kriminal (criminal omission) yang mengorbankan hajat hidup orang banyak demi mengamankan angka produksi batu bara.

Menolak Tunduk pada Doktrin Investasi

Pihak pemangku kebijakan selalu berlindung di balik narasi usang: Pembangunan membutuhkan investasi.”

Benar, pembangunan butuh modal. Namun, hukum tertinggi negara ini—Pasal 28H UUD 1945—menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Investasi tidak boleh berdiri di atas bangkai ekologis dan air mata warga lingkar tambang. Keduanya wajib berjalan beriringan, bukan saling membunuh.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi Teluk Adang tidak bisa dihitung dari berapa juta ton batu bara yang berhasil dikeruk dan dikapalkan ke pasar dunia. Keberhasilan sejati dinilai dari apa yang tersisa untuk anak cucu kita esok hari.

Jika hari ini hutan digunduli, sungai diracuni, pesisir dihancurkan, dan instansi terkait tetap memilih menjadi “pelindung” korporasi ketimbang pelindung rakyat, maka yang kita wariskan ke masa depan bukanlah kemakmuran, melainkan tanah terkutuk yang mati secara ekologis.

Penegak hukum, khususnya KPK dan Gakkum KLHK, harus segera turun tangan menyeret para pelaku industri dan oknum pejabat korup yang bermain di balik konsesi berdarah ini ke pengadilan. Sebelum semuanya terlambat.(Ade/Rusdi)