DPRD Kukar dan Kejari Kukar Tandatangani MoU Penguatan Sinergi Hukum

Indcyber.com, Tenggarong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang pendampingan dan penguatan aspek hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

 Penandatnganan dilakukan langsung oleh unsur pimpinan DPRD Kukar, yakni Ketua DPRD Ahmad Yani, Wakil Ketua I Abdul Rasid, Wakil Ketua II Junadi, dan Wakil Ketua III Aini Farida. Dari pihak Kejari Kukar, MoU ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kukar, Tengku Firdaus. Kegiatan ini turut disaksikan oleh anggota DPRD lintas fraksi, jajaran Kejari Kukar, serta Sekretaris DPRD Kukar M. Ridha Darmawan.

 Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi kelembagaan antara legislatif dan aparat penegak hukum. Menurutnya, DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, kerap bersinggungan dengan berbagai persoalan hukum di lapangan.

 “Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, DPRD tidak jarang menghadapi persoalan hukum, mulai dari aset daerah, sengketa administrasi, hingga potensi gugatan lainnya yang memerlukan pendampingan profesional,” ujar Ahmad Yani, legislator dari PDI Perjuangan itu.

 Ia menambahkan, kejaksaan memiliki mandat konstitusional sebagai pengacara negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara, sehingga berperan penting dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan, serta tindakan hukum lain demi melindungi kepentingan negara dan daerah.

 Ahmad Yani berharap kerja sama ini menjadi payung hukum yang jelas bagi DPRD Kukar dalam menghadapi potensi persoalan hukum ke depan.

 “Sinergi antara DPRD dan Kejari ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas, serta membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkasnya.

 Kegiatan ini menegaskan komitmen DPRD Kukar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berlandaskan hukum, sekaligus memperkuat koordinasi lintas institusi demi kepentingan masyarakat Kutai Kartanegara.(AJ)