TENGGARONG , indcyber.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Pemerintah Kabupaten Kukar resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Rabu (30/9/2026).
Langkah cepat dan strategis ini langsung menjadi sorotan publik. Pasalnya, alokasi anggaran jumbo senilai Rp7,9 triliun dipastikan dicsairkan secara taktis untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, mengoptimalkan pelayanan publik, serta mendongkrak sektor pendidikan dan kesehatan demi mewujudkan visi besar Kukar Idaman Terbaik.
Fokus Nyata: Infrastruktur, Pendidikan, hingga Kesehatan untuk Rakyat
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa pengesahan APBD Perubahan 2026 bukan sekadar ketukan palu administratif, melainkan instrumen kunci dan komitmen moral untuk memastikan kesejahteraan masyarakat benar-benar terserap hingga ke akar rumput.
“Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembahasannya dan menyetujui Raperda ini menjadi Perda. Tentu ini adalah ikhtiar bersama bagaimana menciptakan Kukar Idaman Terbaik melalui APBD yang betul-betul menyejahterakan rakyat,” ungkap Ahmad Yani penuh optimisme.
Di sisa waktu efektif tahun anggaran yang menyisakan tiga bulan terakhir—yakni Oktober, November, dan Desember—Ahmad Yani memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran perangkat daerah (OPD). Seluruh program yang telah dirumuskan diminta untuk segera dieksekusi secara maksimal agar penyerapan anggaran terserap optimal tanpa ada ruang yang tersia-sia.
“Waktu kita tinggal tiga bulan. Saya optimis seluruh perangkat daerah bisa memaksimalkan penyerapan anggaran ini untuk program-program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Ahmad Yani membeberkan bahwa alokasi prioritas dalam APBD Perubahan 2026 tetap berpijak pada empat pilar utama kebutuhan rakyat, yaitu:
-
Infrastruktur Strategis (Aksesibilitas dan konektivitas wilayah)
-
Pelayanan Masyarakat (Kualitas birokrasi dan kemudahan layanan publik)
-
Pendidikan Berkualitas (Peningkatan fasilitas dan akses belajar)
-
Kesehatan Prima (Mutu layanan medis yang merata)
Bedah Anggaran: Transparan, Akomodatif, dan Realistis
Menjawab rasa penasaran publik terkait angka fantastis di dalam struktur APBD Perubahan 2026, Ahmad Yani secara blak-blakan merinci postur anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa nilai total APBD tercatat berada di kisaran Rp7,9 triliun.
Angka tersebut, lanjutnya, secara cerdas turut mengakomodasi penyelesaian kewajiban finansial daerah berupa pembayaran utang sebesar kurang lebih Rp820 miliar.
“Nilai totalnya tetap di kisaran Rp7,9 triliun karena kita juga secara sportif mengakomodir kewajiban utang sekitar Rp820 miliar di dalamnya,” jelas Ahmad Yani.
Ia merinci, jika komponen kewajiban utang tersebut dipisahkan, nilai murni porsi anggaran belanja program pembangunan berada di angka Rp7,1 triliun. Namun, karena kewajiban tersebut wajib diselesaikan sebagai bagian dari komitmen tata kelola keuangan yang akuntabel, total struktur anggaran yang disahkan tetap tercatat di angka Rp7,9 triliun sekian.
Komitmen DPRD Kukar: APBD dari Rakyat, Kembali Sepenuhnya untuk Rakyat
Pengesahan APBD Perubahan 2026 ini menjadi bukti nyata sinergi yang solid antara legislatif dan eksekutif di Kukar dalam merespons dinamika kebutuhan daerah. Dengan strategi “gaspol” di triwulan terakhir tahun 2026, DPRD Kukar memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan multiplier effect yang masif bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan warga Kutai Kartanegara. (Advertorial / DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara)