Harun Al-Rasyid: Makanya Kami Mengawasi Agar Pekerjaan Tersebut Tidak Terlambat

INDCYBER.COM, SAMARINDA- Sebagai langkah evaluasi dan pengawasan terhadap proyek pembangunan Kaltim. Komisi III DPRD Kaltim meliputi unsur pimpinan komisi dan jajaran anggota mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim dalam dalam rapat tertutup yang dilaksanakan pada Selasa (10/3/2020).

Seperti yang dikatakan anggota Komisi III DPRD Kaltim Harun Al Rasyid, Komisi III ingin mengetahui lebih pasti mengenai kinerja Dinas PUPR Kaltim sepanjang tahun ini. Pasalnya, kerap kali ditemukan pekerjaan yang terlambat rampung sesuai target.

Ada empat dinas di bawah tanggung jawab Dinas PUPR Kaltim yang diminta menyampaikan program-program atau progres yang akan kerjakan, yaitu Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Perkim.

“Makanya kami mengawasi agar pekerjaan ini tidak terlambat,” ujar politikus PKS, Harun Al Rasyid.

Harun sapaan karibnya menerangkan, menyangkut Dinas Perkim, ada program pembangunan layak huni yang sedang dikerjakan menggunakan dana APBD Kaltim. Lokasinya tersebar di beberapa kota. Seperti Bontang dan Balikpapan.

Untuk itu, masyarakat yang mempunyai tanah dan bisa membangun rumah akan menjadi prioritas untuk mendapat bantuan pembangunan melalui rekomendasi dewan.

“Karena mereka inilah yang paling layak dibantu, agar menjadi perhatian dan terobosan.Ada kategori tertentu, tidak semua orang. Salah satunya harus punya KTP di daerah tersebut dan rumah itu milik mereka bukan ngontrak. Konsep perumahan rumah layak huni sekarang hanya perbaikan saja. Bukan pengadaan,”urainya.

Selain itu, mengenai program Dinas Bina Marga, akses jalan munuju Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto juga mendapat sorotan dari Komisi III. Sebagaimana diketahui akses jalan menuju bandara masuk dalam kawasan banjir di Samarinda.

Pihak dewan, ingin ke depannya ada jalur respresentatif ke bandara yang cukup luas dan tidak terkendala banjir. Ada pula sejumlah jalan poros Kutim-Berau, Kutim-Long Iram, Kutim-Muara Wahau dan lainnya yang akan masuk dalam perencanaan anggaran APBD.

“Perencanaan untuk semua jalan harus masuk dulu. Rencanakan saja dulu, karena itu niat. Kalau tidak ada niat bagaimana, Soal anggaran nanti kita ajukan,” katanya.

Ditegaskan politikus PKS itu, Komisi III dan Dinas PUPR Kaltim akan bersinergitas memperjuangkan.

“Karena momentumnya IKN, kita manfaatkan itu agar menjadi perencanaan. Nanti anggaran yang dibutukan kita sampaikan ke pusat,”pungkasnya.(advertorial)

Penulis: Slamet Pujiono
Editor:Andi Febri
Sumber: Indonesia cyber