Helmi Abdullah Tekankan Pentingnya Kemitraan PKP dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Samarinda

Helmi Abdullah, Ketua DPRD Kota Samrinda, (Foto: Fathur/indcyber.com)

Samarinda,Indcyber.com – DPRD Kota Samarinda baru-baru ini menggelar Rapat Koordinasi terkait Kewajiban Kemitraan dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Rapat yang diadakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD pada pukul 12.00 WITA, Rabu (12/3/2025), ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, Wakil Ketua DPRD, Ketua Fraksi DPRD, Ketua Komisi II DPRD, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan pentingnya penerapan aturan kemitraan dengan PKP dalam setiap proyek pengadaan barang dan jasa yang dijalankan oleh pemerintah. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kontraktor dan penyedia barang serta jasa yang bekerja sama dengan pemerintah mematuhi kewajiban perpajakan yang jelas.

Helmi mengungkapkan, “Kami ingin memastikan bahwa setiap pelaku usaha yang mendapatkan proyek dari pemerintah memiliki kepatuhan pajak yang jelas, sehingga tidak ada kebocoran yang merugikan daerah. Hal ini sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.”

Selain itu, Helmi juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap pelaku usaha lokal, khususnya UMKM yang belum berstatus PKP. Ia menekankan bahwa meskipun aturan ini diperlukan untuk mencegah penghindaran pajak, tetap penting untuk memperhatikan keberlanjutan usaha kecil agar tidak terdampak negatif.

“Kami juga berharap agar aturan ini tidak merugikan usaha kecil, terutama yang baru berkembang. Perlu ada solusi agar mereka tetap bisa berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa merasa terbebani oleh kewajiban pajak yang belum mereka penuhi,” tambah Helmi.

Dengan kebijakan ini, Helmi berharap pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dijalankan dengan lebih sehat dan adil, memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang, sambil tetap menjaga kepatuhan pajak yang optimal demi pembangunan yang lebih baik di Kota Samarinda.

Reporter : Fathur | Editor : Awang | ADV