Ketua Komisi II DPRD Samarinda Dorong Kepastian Relokasi Pasar Pagi dan Pembenahan Ekonomi Daerah

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyoroti kepastian relokasi pedagang Pasar Pagi, peningkatan PAD, serta evaluasi kinerja BUMD. Ia menegaskan kebijakan ekonomi daerah harus transparan dan berpihak pada pedagang serta pelaku UMKM. (Foto: Fathur)

Indcyber.com, SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyoroti sejumlah persoalan strategis yang berkaitan dengan penguatan ekonomi daerah, mulai dari kepastian relokasi pedagang Pasar Pagi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, Rabu (11/3/2026), Iswandi menekankan pentingnya percepatan penyelesaian relokasi pedagang Pasar Pagi yang dinilai tidak boleh terus berlarut tanpa kepastian. Ia menyebut para pedagang sudah terlalu lama berada dalam situasi menunggu kejelasan terkait pembagian kios di pasar yang tengah direvitalisasi tersebut.

Menurutnya, pemerintah kota perlu menyampaikan secara terbuka data pedagang yang berhak menempati kios, mekanisme pembagian, serta jadwal penyelesaian relokasi agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Pedagang membutuhkan kepastian. Transparansi dari pemerintah sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun potensi konflik di lapangan,” ujarnya.

Selain persoalan pasar, Iswandi juga menyoroti upaya peningkatan PAD yang menurutnya harus dilakukan melalui pembenahan sistem pengelolaan pajak daerah. Ia menilai potensi penerimaan daerah di Samarinda masih cukup besar, namun belum tergarap maksimal karena lemahnya integrasi data serta pengawasan yang belum optimal.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat digitalisasi sistem pajak, meningkatkan pengawasan pemungutan, serta memperluas basis pajak tanpa membebani pelaku usaha kecil.

“Peningkatan PAD seharusnya lahir dari ekonomi daerah yang tumbuh sehat, bukan semata-mata dari kenaikan tarif pajak,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Iswandi juga menyinggung pentingnya evaluasi terhadap kinerja BUMD agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi pelayanan publik maupun pendapatan daerah. Ia menilai setiap BUMD harus memiliki arah bisnis yang jelas dan dikelola secara profesional.

Beberapa BUMD yang menjadi sorotan antara lain Perumdam Tirta Kencana yang diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat serta Perusda Varian Niaga yang dinilai perlu memperkuat perannya dalam mendukung sektor perdagangan daerah.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya penataan sektor perdagangan dan penguatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Samarinda. Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian kota sehingga perlu mendapat dukungan melalui akses permodalan, digitalisasi usaha, serta penataan pasar yang lebih tertib dan kompetitif.

“UMKM harus menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi daerah, karena dari sektor inilah banyak masyarakat menggantungkan penghidupan,” katanya.

Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal berbagai kebijakan ekonomi daerah agar benar-benar berpihak kepada masyarakat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Samarinda.

Penulis: Fathur  | Editor: Awang