Komisi I DPRD Samarinda Dorong Penyelesaian Humanis Polemik Lahan Puskesmas Sidomulyo

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, memberikan keterangan kepada awak media usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik lahan Puskesmas Sidomulyo di Gedung DPRD Samarinda, Kamis (26/2/2026). (Foto: Fathur)

Indcyber.com, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda melalui Komisi I menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas polemik penggunaan lahan yang saat ini berdiri Puskesmas Sidomulyo, Kamis (26/2/2026). Rapat tersebut digelar menyusul adanya pengaduan dari warga terkait status kepemilikan tanah yang dipakai Pemerintah Kota Samarinda.

RDP dipimpin Ketua Komisi I, Samri Shaputra, didampingi jajaran anggota komisi. Hadir pula kuasa hukum ahli waris pemilik lahan, perwakilan Bagian Hukum Setda Pemkot Samarinda, BPKAD, Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Sidomulyo, Camat Samarinda Ilir, serta Lurah Sidodamai.

Dalam keterangannya usai rapat, Samri menekankan pentingnya pendekatan yang mengedepankan rasa keadilan dan kemanusiaan. Ia meminta pemerintah kota tidak semata-mata berpegang pada aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan hak warga yang merasa dirugikan.

“Kami mendorong agar pemerintah menyikapi persoalan ini secara bijaksana dan manusiawi. Jika memang ada hak masyarakat yang belum terpenuhi, perlu dipikirkan solusi seperti kebijakan kompensasi atau langkah lain yang adil,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mempersilakan pihak ahli waris untuk menempuh jalur hukum lanjutan apabila masih terdapat peluang yang dapat diperjuangkan, meskipun putusan Pengadilan Tinggi sebelumnya memenangkan pihak pemerintah.

Samri juga menyoroti persoalan administrasi aset daerah. Ia menilai perlu ada pembenahan menyeluruh terhadap pencatatan dan legalitas aset milik pemerintah agar tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.

Menurutnya, penyelesaian sengketa ini harus mengedepankan kepastian hukum tanpa mengabaikan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui keberadaan Puskesmas Sidomulyo. Komisi I berharap ada titik temu yang mampu menjaga hak warga sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Penulis: Fathur  | Editor: Awang