Komisi III Soroti Realisasi Anggaran Damkar Samarinda

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar. (Foto: Fathur)

Indcyber.com, SAMARINDA — Komisi III DPRD Kota Samarinda menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Selasa siang (22/7/2025), di Ruang Rapat Utama DPRD Samarinda. Agenda utama membahas progres realisasi APBD Tahun 2025, sekaligus meninjau usulan APBD Perubahan 2025 dan rencana APBD Tahun 2026.

Hearing dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, dan dihadiri sejumlah anggota, di antaranya Arif Kurniawan, Jasno, Sutrisno, Abdul Rohim, Romadhoni Putra Pratama, Arbain, serta M. Andriansyah.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, Hendra AH, menyampaikan bahwa anggaran murni yang dialokasikan untuk dinasnya pada tahun 2025 sebesar Rp33 miliar, dengan realisasi hingga Juli telah mencapai 51 persen.

“Fokus penggunaan anggaran antara lain peningkatan sarana prasarana pemadam, penguatan kapasitas personel, serta pengadaan alat penyelamatan,” jelas Hendra.

Komisi III menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat. Mereka juga mendorong agar pengajuan anggaran dalam APBD-P 2025 dan APBD 2026 disusun berdasarkan kebutuhan prioritas di lapangan.

“Kami mengingatkan agar realisasi anggaran tidak hanya mengejar serapan, tetapi benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung pada kualitas layanan pemadam kebakaran di lapangan,” ujar Deni Hakim Anwar, Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda.

Ia juga menambahkan, fungsi pengawasan DPRD akan terus diperkuat agar setiap program berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

“Kami ingin setiap belanja daerah, khususnya di sektor layanan publik seperti damkar, disusun berdasarkan data dan kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar rutinitas tahunan,” tegas Deni.

Komisi turut menyoroti pentingnya aspek edukasi dan pencegahan kebakaran yang harus diperkuat dalam perencanaan ke depan.

Rapat diakhiri dengan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi antara dinas dan DPRD, guna memastikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata bagi keselamatan warga Kota Samarinda.

Usai kegiatan, Ketua Komisi III H. Deni Hakim Anwar dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Hendra AH, memberikan keterangan kepada awak media. Deni menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal ketat setiap proses perencanaan dan realisasi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak keluar dari prinsip akuntabilitas.

“Kita tidak ingin anggaran hanya habis di atas kertas. Kita ingin bukti nyata di lapangan  alat yang benar-benar dibutuhkan, personel yang siap siaga, dan edukasi kebakaran yang menyentuh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Hendra menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan koordinasi dengan DPRD serta memastikan setiap program berjalan sesuai rencana.

“Kami siap menindaklanjuti masukan dari Komisi III, karena ini menyangkut pelayanan langsung ke masyarakat. Kami juga akan memperkuat sisi pencegahan, bukan hanya responsif saat terjadi kebakaran,” ungkap Hendra.

Reporter: Fathur | Editor: Awang | ADV

Awang

Recent Posts

Kanwil Kemenkumham Kaltim Tegaskan PT Kalimanis Plywood Industries Tidak Terdaftar di Database AHU Online

​SAMARINDA. Indcyber.com— Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Timur secara…

4 days ago

Keadilan untuk Musliadi! Menakar Celah Hukum Putusan NO PN Samarinda dan Ujian Nurani Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

SAMARINDA , indcyber.com— Ironi penegakan hukum di ruang peradilan kembali menguji rasa keadilan publik. Musliadi,…

5 days ago

DPR KETOK PALU, SUYUDI ARIO SETO RESMI GANTIKAN LISTYO SIGIT

JAKARTA, indcyber.com  — DPR RI resmi menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan…

6 days ago

KAWAT 2 SENTIMETER DI JANTUNG, 14 KALI MEDIASI, Rp5 MILIAR TAK TERWUJUD

Skandal RSUD AWS Membuka Pertanyaan Lebih Besar: Ketika Pelayanan Publik Terjebak Budaya Kekuasaan dan “Bisnis…

6 days ago

Operasi Jalur Hitam Batu Bara Samarinda, Izin TUKS PT Bara Kumala Kedaluwarsa, Aktivitas Bongkar Muat Berpotensi Ilegal!

SAMARINDA. Indcyber.com — Praktik pengangkutan dan bongkar muat batu bara di kawasan Pelabuhan Samarinda berada…

7 days ago

Skenario “Penyelamat” di Balik Pencairan Rp700 Juta TPAK: Pengakuan Hudali Mukti Singkap Indikasi Pelanggaran Hukum Sistematis

Samarinda. Indcyber.com — Dalih kepedulian sosial kembali menjadi tameng klasik dalam kasus dugaan penyimpangan dana…

1 week ago