Categories: BERANDA

Distribusi Bahan Pokok Harus Diawasi, Komisi II Ingatkan Pemkot Waspada Inflasi

Indcyber.com, SAMARINDA — Komisi II DPRD Kota Samarinda menyoroti pentingnya penguatan sistem distribusi bahan pokok sebagai langkah krusial dalam menekan laju inflasi daerah. Anggota Komisi II, Rusdi Doviyanto, menegaskan bahwa fluktuasi harga pasar tidak bisa dianggap enteng, terutama menjelang momen-momen tertentu seperti hari besar keagamaan.

Menurut Rusdi, pola kenaikan harga yang berulang setiap tahun menunjukkan bahwa pengendalian inflasi belum ditangani secara menyeluruh. Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk tidak hanya mengandalkan intervensi sesaat, tetapi membangun sistem pengawasan dan antisipasi jangka panjang.

“Masalah inflasi bukan sekadar naik-turunnya harga, tapi bagaimana distribusi bahan pokok dijaga agar tetap lancar dan adil. Itu kuncinya,” ujar Rusdi saat diwawancarai, Selasa (22/7/2025).

Ia menyebut, lemahnya pengawasan distribusi bisa membuka celah bagi spekulan atau penimbunan, yang pada akhirnya menyebabkan harga di pasar menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, peran aktif OPD teknis seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) dinilai sangat vital.

“OPD harus responsif dan hadir sebelum gejolak harga terjadi. Jangan sampai hanya reaktif setelah harga melonjak,” tambahnya.

Rusdi juga mengapresiasi pelaksanaan pasar murah yang digelar Pemkot saat harga komoditas mulai meningkat. Namun, ia menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan inflasi, dan hanya bersifat penanggulangan sementara.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi II akan terus mendorong kebijakan yang lebih strategis, termasuk penguatan

Lolly lol Lo ketahanan pangan lokal dan penyediaan cadangan komoditas dasar masyarakat secara berkelanjutan.

“Kita ingin ada skema jangka panjang yang membuat masyarakat tidak lagi resah setiap kali harga mulai naik. Stabilitas harga harus menjadi agenda utama pemerintah daerah,” tegasnya.

Dengan tantangan ekonomi yang kian kompleks, Rusdi berharap Pemkot dapat merumuskan langkah taktis berbasis data dan evaluasi agar pengendalian inflasi tidak lagi bersifat situasional.

Reporter: Fathur | Editor: Awang | ADV

Awang

Recent Posts

Kanwil Kemenkumham Kaltim Tegaskan PT Kalimanis Plywood Industries Tidak Terdaftar di Database AHU Online

​SAMARINDA. Indcyber.com— Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Timur secara…

3 days ago

Keadilan untuk Musliadi! Menakar Celah Hukum Putusan NO PN Samarinda dan Ujian Nurani Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

SAMARINDA , indcyber.com— Ironi penegakan hukum di ruang peradilan kembali menguji rasa keadilan publik. Musliadi,…

4 days ago

DPR KETOK PALU, SUYUDI ARIO SETO RESMI GANTIKAN LISTYO SIGIT

JAKARTA, indcyber.com  — DPR RI resmi menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan…

5 days ago

KAWAT 2 SENTIMETER DI JANTUNG, 14 KALI MEDIASI, Rp5 MILIAR TAK TERWUJUD

Skandal RSUD AWS Membuka Pertanyaan Lebih Besar: Ketika Pelayanan Publik Terjebak Budaya Kekuasaan dan “Bisnis…

5 days ago

Operasi Jalur Hitam Batu Bara Samarinda, Izin TUKS PT Bara Kumala Kedaluwarsa, Aktivitas Bongkar Muat Berpotensi Ilegal!

SAMARINDA. Indcyber.com — Praktik pengangkutan dan bongkar muat batu bara di kawasan Pelabuhan Samarinda berada…

6 days ago

Skenario “Penyelamat” di Balik Pencairan Rp700 Juta TPAK: Pengakuan Hudali Mukti Singkap Indikasi Pelanggaran Hukum Sistematis

Samarinda. Indcyber.com — Dalih kepedulian sosial kembali menjadi tameng klasik dalam kasus dugaan penyimpangan dana…

1 week ago