Indcyber.com, SAMARINDA — Komisi II DPRD Kota Samarinda menyoroti pentingnya penguatan sistem distribusi bahan pokok sebagai langkah krusial dalam menekan laju inflasi daerah. Anggota Komisi II, Rusdi Doviyanto, menegaskan bahwa fluktuasi harga pasar tidak bisa dianggap enteng, terutama menjelang momen-momen tertentu seperti hari besar keagamaan.
Menurut Rusdi, pola kenaikan harga yang berulang setiap tahun menunjukkan bahwa pengendalian inflasi belum ditangani secara menyeluruh. Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk tidak hanya mengandalkan intervensi sesaat, tetapi membangun sistem pengawasan dan antisipasi jangka panjang.
“Masalah inflasi bukan sekadar naik-turunnya harga, tapi bagaimana distribusi bahan pokok dijaga agar tetap lancar dan adil. Itu kuncinya,” ujar Rusdi saat diwawancarai, Selasa (22/7/2025).
Ia menyebut, lemahnya pengawasan distribusi bisa membuka celah bagi spekulan atau penimbunan, yang pada akhirnya menyebabkan harga di pasar menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, peran aktif OPD teknis seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) dinilai sangat vital.
“OPD harus responsif dan hadir sebelum gejolak harga terjadi. Jangan sampai hanya reaktif setelah harga melonjak,” tambahnya.
Rusdi juga mengapresiasi pelaksanaan pasar murah yang digelar Pemkot saat harga komoditas mulai meningkat. Namun, ia menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan inflasi, dan hanya bersifat penanggulangan sementara.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi II akan terus mendorong kebijakan yang lebih strategis, termasuk penguatan
Lolly lol Lo ketahanan pangan lokal dan penyediaan cadangan komoditas dasar masyarakat secara berkelanjutan.
“Kita ingin ada skema jangka panjang yang membuat masyarakat tidak lagi resah setiap kali harga mulai naik. Stabilitas harga harus menjadi agenda utama pemerintah daerah,” tegasnya.
Dengan tantangan ekonomi yang kian kompleks, Rusdi berharap Pemkot dapat merumuskan langkah taktis berbasis data dan evaluasi agar pengendalian inflasi tidak lagi bersifat situasional.
Reporter: Fathur | Editor: Awang | ADV
PASER, indcyber.com — Angka 33.887 hektare bukan sekadar koordinat konsesi di atas kertas. Itu adalah…
SAMARINDA, indcyber.com – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai amburadulnya penyaluran 134 fasilitas kredit kepada…
SAMARINDA, indcyber.com– Tabir fatamorgana kesehatan finansial PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara…
SAMARINDA, indcyber.com– Genderang perang terhadap gurita bisnis haram "dokumen terbang" di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali…
TANJUNG SELOR, indcyber.com – Klaim sepihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) yang menyebut pengelolaan…
Indcyber.com, SAMARINDA – Di tengah derasnya arus informasi digital dan munculnya berbagai platform berbasis kecerdasan…