Categories: BERANDA

Distribusi Bahan Pokok Harus Diawasi, Komisi II Ingatkan Pemkot Waspada Inflasi

Indcyber.com, SAMARINDA — Komisi II DPRD Kota Samarinda menyoroti pentingnya penguatan sistem distribusi bahan pokok sebagai langkah krusial dalam menekan laju inflasi daerah. Anggota Komisi II, Rusdi Doviyanto, menegaskan bahwa fluktuasi harga pasar tidak bisa dianggap enteng, terutama menjelang momen-momen tertentu seperti hari besar keagamaan.

Menurut Rusdi, pola kenaikan harga yang berulang setiap tahun menunjukkan bahwa pengendalian inflasi belum ditangani secara menyeluruh. Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk tidak hanya mengandalkan intervensi sesaat, tetapi membangun sistem pengawasan dan antisipasi jangka panjang.

“Masalah inflasi bukan sekadar naik-turunnya harga, tapi bagaimana distribusi bahan pokok dijaga agar tetap lancar dan adil. Itu kuncinya,” ujar Rusdi saat diwawancarai, Selasa (22/7/2025).

Ia menyebut, lemahnya pengawasan distribusi bisa membuka celah bagi spekulan atau penimbunan, yang pada akhirnya menyebabkan harga di pasar menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, peran aktif OPD teknis seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) dinilai sangat vital.

“OPD harus responsif dan hadir sebelum gejolak harga terjadi. Jangan sampai hanya reaktif setelah harga melonjak,” tambahnya.

Rusdi juga mengapresiasi pelaksanaan pasar murah yang digelar Pemkot saat harga komoditas mulai meningkat. Namun, ia menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan inflasi, dan hanya bersifat penanggulangan sementara.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi II akan terus mendorong kebijakan yang lebih strategis, termasuk penguatan

Lolly lol Lo ketahanan pangan lokal dan penyediaan cadangan komoditas dasar masyarakat secara berkelanjutan.

“Kita ingin ada skema jangka panjang yang membuat masyarakat tidak lagi resah setiap kali harga mulai naik. Stabilitas harga harus menjadi agenda utama pemerintah daerah,” tegasnya.

Dengan tantangan ekonomi yang kian kompleks, Rusdi berharap Pemkot dapat merumuskan langkah taktis berbasis data dan evaluasi agar pengendalian inflasi tidak lagi bersifat situasional.

Reporter: Fathur | Editor: Awang | ADV

Awang

Recent Posts

MENETASNYA BENCANA ANGGARAN Rp183,5 MILIAR KALTIM

​Mencederai Hukum dan Fungsi Pengawasan: Tatapan Tajam ke PPK 1.9, Satker PJN I, dan BBPJN…

2 days ago

Proyek Jalan Rp196,8 Miliar di Kutai Barat Disorot : Aspal Diduga 2–3 Cm, Drainase Menyusut, BBPJN Kaltim Wajib Buka Data

Kutai Barat, indcyber.com — Proyek preservasi jalan ruas Sp. Blusuh–Sp. 3 Damai–Barong Tongkok–Melak (Sp. Blusuh–Melak)…

2 days ago

Jalan Loa Janan Amblas Parah, BPBJN Kaltim Berdalih ‘Tanah Lunak’: Kegagalan Perencanaan atau Pembiaran Berbahaya?

LOA JANAN, KUKAR, indcyber.com— Bencana kegagalan struktur jalan di wilayah Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara,…

2 days ago

BANCAKAN ANGGARAN DI ATAS BATU BERSATU: MENGULITI BOBROKNYA PROYEK JALAN MARGASARI–KUKAR

KUTAI KARTANEGARA, indcyber.com — Proyek seumur jagung kembali roboh. Uang rakyat menguap miliaran rupiah, sementara…

3 days ago

GALI LUBANG PIDANA KADES SIDOMULYO: Ngaku ‘Dizalimi’ & Ancam Tuntut Berita Hoaks

Dokumen Klarifikasi Justru Jadi Bukti Pengakuan Dosa Pungli Emas dan Pencaplokan Wilayah!   KUTAI KARTANEGARA,…

4 days ago

SKANDAL JALAN AMBRUK BERULANG MARGASARI KUKAR: ABRASI MAHAKAM JADI ALIBI, DUGAN BOBROKNYA PROYEK DAN PERMAINAN ANGGARAN HARUS DITUNTASKAN!

LOA KULU, KUTAI KARTANEGARA, indcyber.com — Kerusakan berulang pada Jalan Poros Tenggarong–Loa Janan, khususnya di…

4 days ago