Categories: BERANDADPRD KALTIM

KOMISI IV DPRD KALTIM MENOLAK PEMBANGUNAN HOTEL DI SAMPING ISLAMIC CENTER ,INVESTOR TETAP MELAWAN

INDCYBER.COM, SAMARINDA -Babak baru penolakan pembangunan hotel Primbize Syariah dilingkungan Masjid Islamic Center Samarinda telah bergulir, setelah sebelumnya Forum Peduli Islamic Center Kaltim bertemu dengan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.

Rabu (21/11/2018)Forum Peduli Islamic Center Kaltim yang dipimpin langsung oleh Ketuanya Datu Hairil Usman didampingi kuasa hukumnya Mukhlis Ramlan, dari perwakilan Rabitha Alawiyah Habib Muhammad Assegaf, serta beberapa tokoh masyarakat diantaranya Hidayattulah, La Ode Taroki, Aminnuddin Mappareza serta warga sekitar Islamic Center juga turut hadir sejumlah Ketua RT.

Bertempat di lantai tiga gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim ruang rapat Komisi IV mereka  “mengadu”terkait keresahan warga sekitar karena di kompleks Masjid Baitul Mutaqin akan dibangun sebuah hotel berbintang.

Mukhlis sebagai juru bicara sekaligus kuasa hukum FPICKALTIM mengatakan jika pembangunan hotel di lingkungan Islamic Center sudah melanggar akidah Islam dan ini bentuk laknatullah Primbize Hotel ,Mukhlis dengan tegas jika hotel tersebut tetap berdiri maka akan dibakar.

“Kami menggelar hearing pagi ini dengan tujuan agar DPRD Kaltim cepat bertindak mengambil langkah nyata terkait akan dibangun nya hotel tersebut karena telah melanggar akidah Islam apapun dalih dan alasannya kami tetap menolak pembangunan hotel tersebut ,”ujarnya dengan nada tinggi.

Setelah mendengarkan semua permasalahannya, Komisi IV yang diketuai langsung oleh Rusman Yaqub yang juga dihadiri oleh anggota Komisi IV diantaranya Rita Barito, Siti Qomariah, Abdurahman Alhasni dan Yahya Anja secara tegas Komisi IV DPRD Kaltim menolak pembangunan Primbize Hotel Syariah.

“Setelah saya mendengarkan semua keluhan warga dibawah FPICKALTIM maka kami Komisi IV DPRD Kaltim sepakat menolak pembangunan hotel tersebut, alangkah lebih baiknya jika lokasi tersebut dibangun perpustakaan atau pusat ekonomi kerakyatan,” ujar Rusman usai pertemuan .

Sementara itu sang Investor sangat menyayangkan sikap Komisi IV DPRD Kaltim yang telah sepakat menolak pembangunan hotel Primbize.

“Saya sangat menyayangkan sikap Komisi IV yang di ketuai Rusman Yaqub telah menolak pembangunan Primbize Hotel Syariah, malah mau diparipurnakan. Inikan lucu, kenapa begitu masa ada investor masuk untuk membangun hotel Syariah kok ditolak apa tidak bisa berpikir toh nanti kalau sudah berdiri secara otomatis akan mengangkat ekonomi masyarakat sekitar dan tentunya akan menambah PAD, bilang akibat defisit Provinsi ini, kota ini salah satunya akibat kurangnya PAD na sekarang ada investor mau berinvestasi di sini malah ikut ikutan menolak, “ujar Harbiansyah saat dikonfirmasi Indcyber.com via telepon selulernya dihari yang sama.

Harbiansyah juga mengatakan tetap akan melanjutkan pembangunan hotel tersebut karena telah keluar izin mendirikan bangunan resmi dari Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu kota Samarinda.

“Saya tetap akan melanjutkan pembangunan hotel tersebut, saya tegas melakukan perlawanan. Saya tunggu kapan mau di panggil ke Mabes Polri kalau tidak tahu bagaimana sebenarnya hotel Primbize Syariah jangan Komentar asal buka mulut saja, “tegas Harbiansyah. 

Redaksi -

Recent Posts

Kanwil Kemenkumham Kaltim Tegaskan PT Kalimanis Plywood Industries Tidak Terdaftar di Database AHU Online

​SAMARINDA. Indcyber.com— Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Timur secara…

5 days ago

Keadilan untuk Musliadi! Menakar Celah Hukum Putusan NO PN Samarinda dan Ujian Nurani Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

SAMARINDA , indcyber.com— Ironi penegakan hukum di ruang peradilan kembali menguji rasa keadilan publik. Musliadi,…

7 days ago

DPR KETOK PALU, SUYUDI ARIO SETO RESMI GANTIKAN LISTYO SIGIT

JAKARTA, indcyber.com  — DPR RI resmi menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan…

1 week ago

KAWAT 2 SENTIMETER DI JANTUNG, 14 KALI MEDIASI, Rp5 MILIAR TAK TERWUJUD

Skandal RSUD AWS Membuka Pertanyaan Lebih Besar: Ketika Pelayanan Publik Terjebak Budaya Kekuasaan dan “Bisnis…

1 week ago

Operasi Jalur Hitam Batu Bara Samarinda, Izin TUKS PT Bara Kumala Kedaluwarsa, Aktivitas Bongkar Muat Berpotensi Ilegal!

SAMARINDA. Indcyber.com — Praktik pengangkutan dan bongkar muat batu bara di kawasan Pelabuhan Samarinda berada…

1 week ago

Skenario “Penyelamat” di Balik Pencairan Rp700 Juta TPAK: Pengakuan Hudali Mukti Singkap Indikasi Pelanggaran Hukum Sistematis

Samarinda. Indcyber.com — Dalih kepedulian sosial kembali menjadi tameng klasik dalam kasus dugaan penyimpangan dana…

1 week ago