LAHAN BELUM DIGANTI RUGI, BANDARA APT PRANOTO DI TANAMI POHON KELAPA

Indcyber.com, Samarinda -Guna menindaklanjuti permasalahan Bandara APT Pranoto Samarinda Komisi lll yang diketuai Agus Suwandi memanggil Kepala Bandara APT Pranoto beserta dinas terkait untuk menjelaskan sejauh mana pelayanan bandara itu sendiri karena sejak Soft Opening belum ada penerbangan ke luar pulau padahal sudah ada beberapa maskapai penerbangan Nasional mengajukan rute penerbangan ke Kepala Bandara.

Untuk mengetahui hal tersebut bertempat di gedung D lantai enam, Selasa(24/07/2018) selain kepala bandara turut hadir Kabid Perkeretaapian H Hasbi, PPTK Pembangunan Bandara APT Pranoto Heru.

Dari hasil pertemuan tersebut semua pihak tak terkecuali seluruh masyarakat Kaltim sangat mengharapkan segera dibukanya rute ke luar pulau, misalkan ke Surabaya, Sulawesi dan sebagainya lewat bandara APT Pranoto Sei Siring Samarinda.

Sementara itu Wahyu selaku Kepala Bandara APT Pranoto mengatakan jika terhambatnya proses grand Opening adalah masih adanya sengketa lahan milik warga sekitar yang terdampak dan belum ada nilai ganti ruginya hingga akan bergantinya Gubernur Kaltim tahun ini.

“Masih adanya sengketa lahan yang belum terselesaikan nilai ganti ruginya, bahkan saat ini lahan tersebut telah ditanami pohon kelapa ketika saya cek keliling jadi tolong untuk hal tersebut di cek ulang lahan tersebut, selain itu masih ada penurunan tanah di landasan sehingga membutuhkan waktu lagi guna mengatasinya, “ujarnya 

Pertemuan dihadiri oleh Ketua Komisi lll DPRD Kaltim H Ir Agus Suwandi, H Syaifudin Zuhri, H Herwan Susanto, Wibowo Handoko, Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun, Very Diana Huraq Wang pertemuan berlangsung dari jam 13. 00 hingga sore, kita sebagai warga negara sangat berharap rute penerbangan ditambah jadi akan mempermudah bagi masyarakat Kaltim jika mau terbang ke luar daerah lebih mudah serta percepatan perbaikan akses menuju Bandara APT Pranoto karena jika musim hujan sepanjang akses menuju akan banjir besar dan lumpuh total.

Untuk mengatasi hal tersebut Komisi lll telah berkoordinasi dengan dinas terkait yaitu PUPR.