Pengadaan ASN Samarinda Tahun 2026 Belum Diputuskan, BKPSDM Tunggu Kebijakan Pemerintah Pusat

Pemkot Samarinda belum memastikan pembukaan formasi ASN tahun 2026 karena masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Kepala BKPSDM Samarinda, Fiona Citrayani, menyebut rekrutmen terakhir adalah P3K paruh waktu 2025, dengan total formasi tahun lalu meliputi 100 CPNS, 2.200 P3K penuh waktu, dan 3.252 P3K paruh waktu. (Foto: Fathur)

Indcyber.com, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda hingga kini belum dapat memastikan pembukaan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2026. Hal ini disebabkan belum adanya arahan resmi dari pemerintah pusat terkait kebijakan pengadaan ASN tahun ini.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda, Fiona Citrayani, menyampaikan bahwa proses rekrutmen ASN terakhir yang diselesaikan oleh Pemkot Samarinda adalah pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu pada tahun 2025.

“Untuk tahun 2026 ini belum ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait pembukaan pengadaan ASN. Terakhir yang kami selesaikan adalah P3K paruh waktu pada 2025,” ujar Fiona kepada awak media usai rapat terkait tenaga outsourcing di Sekretariat DPRD Kota Samarinda, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2 DPRD Samarinda.

Ia menjelaskan bahwa rangkaian proses pengadaan ASN sebelumnya telah berlangsung sejak 2024. Tahapan tersebut mencakup seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), P3K penuh waktu, hingga P3K paruh waktu yang seluruhnya diselesaikan hingga penghujung 2025.

Pada tahun 2025 lalu, Pemkot Samarinda membuka total ribuan formasi ASN. Untuk CPNS tersedia sebanyak 100 formasi, sementara P3K penuh waktu mencapai 2.200 formasi dan P3K paruh waktu sebanyak 3.252 formasi yang tersebar di berbagai perangkat daerah.

Menurut Fiona, jika pemerintah pusat nantinya mengeluarkan kebijakan pembukaan formasi baru, maka Pemkot Samarinda akan terlebih dahulu melakukan pembahasan internal, termasuk berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) guna menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ia menegaskan bahwa kebutuhan pegawai tidak hanya dilihat dari permintaan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, terutama karena pembiayaan gaji P3K sebagian besar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Misalnya ada kebutuhan beberapa orang pegawai, tetap harus dihitung apakah kemampuan keuangan daerah mencukupi atau tidak. Jadi semuanya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan formasi yang tersedia,” jelasnya.

Meski belum ada kepastian pembukaan formasi baru, Fiona menyebut sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi bidang yang paling membutuhkan tambahan tenaga ASN. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun setiap tahun.

“Di sektor pendidikan kebutuhan masih cukup tinggi karena dalam satu tahun bisa sekitar 400 orang yang pensiun. Di bidang kesehatan juga masih membutuhkan, termasuk tenaga penunjang,” pungkasnya.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Samarinda untuk sementara masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat sebelum menentukan langkah lanjutan terkait pengadaan ASN tahun 2026, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan riil serta kemampuan keuangan daerah.

Penulis: Fathur   |  Editor: Awang