Pj Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Akmal Malik Resmi Tetapkan UMK dan UMSK 2025

Indcyber Com., Samarinda – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, resmi mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2025. Pengumuman ini dilakukan dalam Konferensi Pers di ruang VIP Bandara APT. Pranoto Samarinda, Selasa (18/12/2024).

Penetapan UMK dan UMSK ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha di Kalimantan Timur.

“Penetapan upah minimum ini memastikan daya beli pekerja tetap terjaga sekaligus mendukung daya saing usaha. Kami berupaya menciptakan kebijakan yang adil bagi semua pihak,” ujar Akmal Malik.

UMK tahun 2025 di Kalimantan Timur mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa besaran UMK yang telah ditetapkan meliputi :

  • Kabupaten Kutai Kartanegara: Rp 3.766.379,19
  • Kota Samarinda: Rp 3.724.437,20
  • Kabupaten Berau: Rp 4.081.376,31

Selain UMK, UMSK juga ditetapkan untuk sektor-sektor tertentu dengan risiko kerja lebih tinggi atau membutuhkan keahlian khusus.

Contohnya :

  • Kabupaten Paser (sektor batu bara): Rp 3.728.045,02
  • Kota Bontang (sektor gas alam): Rp 4.950.142,87

Penetapan UMK dan UMSK ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024. Proses penghitungan dan rekomendasi melibatkan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sebelum disetujui oleh Gubernur.

“Kami sangat menghargai kerja keras Dewan Pengupahan yang telah menyeimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan hidup layak, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah,”  jelas Akmal.

UMK dan UMSK berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Perusahaan yang telah membayar upah di atas standar ini dilarang menurunkan gaji karyawan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan memantau implementasi kebijakan ini secara ketat. Kami mengimbau seluruh perusahaan untuk mematuhi aturan ini demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis,” tegas Akmal Malik.

UMK dan UMSK 2025 mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2025. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. #

Reporter: Indra | Editor: Fathur

Awang

Recent Posts

Damai Bukan Berarti Selesai: Dugaan Kekerasan terhadap Pasien Lansia di IGD RSUD AWS Tinggalkan Luka Kepercayaan Publik

SAMARINDA, Indcyber.com – Perdamaian antara keluarga pasien dan pihak rumah sakit tidak serta-merta menghapus fakta…

20 hours ago

SUNGAI TERCEMAR, APARAT DIAM? Tambang Emas Ilegal Bermesin di Mahulu Diduga Rusak DAS Mahakam

MAHAKAM ULU – Aktivitas tambang emas ilegal menggunakan mesin berat yang diduga berlangsung di wilayah…

20 hours ago

Kiamat Bisnis PT Tunas Prima Sejahtera: Ganti Rugi Mutlak Miliaran Rupiah dan Izin Usaha Terancam Dicabut Total!

​DITINGGAL LARI SHAILAYNDRAN DAN YOVI? Petaka Tumpahan MIKO PT TPS Resmi Dibidik Pidana Berlapis, Ancaman…

21 hours ago

Dari ASN Penerima 900 Honorarium di Kukar Hingga Misteri Rp27,6 Miliar Dana Hibah KONI Kaltim

SAMARINDA, indcyber.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur kembali menjadi ladang subur…

2 days ago

KEBO CORAN PAD DI PINGGIR JALAN: 102 Reklame Ilegal Menguap, Ke mana Ketegasan Pemkot Samarinda?

SAMARINDA, indcyber.com— Kota Samarinda sedang mengalami "kebocoran" pendapatan di depan mata telanjang. Di saat pemerintah…

2 days ago

Pererat Sinergi dengan Media, Danrem 091/ASN Resmikan Cafe Nilam 99 Sekaligus Gelar Nobar Seru

SAMARINDA, indcyber.com – Komandan Korem (Danrem) 091/Aji Surya Natakesuma (ASN), Brigjen TNI Anggara Situmpul, S.I.P.,…

4 days ago