SKANDAL MAHAKAM: Di Balik Cuti ‘Misterius’ Mursidi, Ada Aroma Busuk Batu Bara ‘Spanyol’ dan Bayang-Bayang Kejagung

SAMARINDA, indcyber.com – Kursi panas Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda kini benar-benar membara. Kabar perombakan struktur besar-besaran bukan lagi sekadar isapan jempol, melainkan sinyal kuat adanya “pembersihan” besar-besaran di tubuh otoritas pelabuhan tersebut.

Absennya Mursidi dari meja kerjanya selama hampir tiga bulan dengan dalih cuti keluarga memicu tanda tanya besar. Di dunia birokrasi, cuti panjang di tengah sorotan tajam publik biasanya merupakan eufemisme dari proses “pencopotan halus” atau pemeriksaan internal yang mendalam.

Modus ‘Spanyol’: Antara Kelalaian atau Kesengajaan?

Isu mutasi ini meledak tepat saat publik menyoroti kian masifnya praktik batu bara Spanyol’ (Separo Nyolong) di sepanjang koridor Sungai Mahakam. Penunjukan Capt. Ridha Rengreng sebagai Pelaksana Harian (Plh) seolah menjadi langkah darurat Kementerian Perhubungan untuk menyelamatkan marwah institusi yang mulai keropos diterjang isu pungli dan dokumen ilegal.

Dugaan praktik “pembiaran” terhadap tongkang-tongkang tanpa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) resmi disinyalir menjadi pintu masuk pelanggaran hukum yang sistematis. Pola ini identik dengan skandal yang menyeret sejumlah pimpinan KSOP di wilayah Kalimantan lainnya yang kini sedang dalam bidikan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Jerat Hukum: Pelanggaran UU Pelayaran dan Tipikor

Jika terbukti ada keterlibatan oknum dalam memuluskan keberangkatan tongkang ilegal, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana murni. Berikut adalah jerat hukum yang menghantui:

Penyalahgunaan Wewenang (Pasal 3 UU Tipikor): Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap komoditas yang tidak memiliki dokumen asal-usul barang (RKAB) yang sah merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan yang merugikan keuangan negara dari sektor PNBP dan royalti.

Pelanggaran UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran: Syahbandar yang menerbitkan SPB tanpa memenuhi persyaratan kelaiklautan dan legalitas dokumen muatan dapat dipidana penjara.

Pembiaran Tindak Pidana: Absennya pengawasan yang ketat di jalur Mahakam memberikan karpet merah bagi para “mafia” batu bara untuk terus menjarah kekayaan alam Kaltim tanpa kontribusi bagi daerah.

Evaluasi atau Eksekusi?

Sumber internal mengungkapkan bahwa posisi Mursidi saat ini sedang “digantung” oleh Kemenhub pusat. Penambahan masa cuti yang tidak lazim memperkuat dugaan bahwa evaluasi kinerja yang dilakukan berkaitan erat dengan kegagalan KSOP Samarinda dalam membendung arus batu bara ilegal.

“Sudah tiga bulan cuti, dan sekarang mau nambah lagi. Gak lama lagi banyak yang dimutasi,” bisik sumber tersebut.

Publik kini menunggu keberanian Kejagung untuk menggeledah lebih dalam: apakah “cuti” panjang ini adalah upaya untuk menghilangkan jejak, ataukah Capt. Ridha Rengreng sengaja dipasang untuk membuka kotak pandora yang selama ini tertutup rapat di kantor KSOP Samarinda?

Transisi kepemimpinan ini tidak boleh hanya sekadar ganti wajah, tetapi harus menjadi momentum untuk “menghabisi” para pemain dokumen yang selama ini berlindung di balik seragam otoritas pelabuhan. Mahakam bukan ladang jarahan, dan KSOP bukan stempel bagi para pencuri.(red)