INDCYBER.COM, PENAJAM – Aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD PPU yang mengatas namakan Solidaritas Masyarakat PPU berjalan damai, Kamis (11/10/2018) unjuk rasa ini di gelar pada pukul 10:30 wita sebagai tuntutan masyarakat untuk menuntut perjanjian tanggal 20 April 2017, bahwa peserta BPJS mandiri kelas III otomatis menjadi BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBD yang sampai sekarang belum terealisasi.

Ibrahim selaku Koordinator Aksi mengatakan , bahwa banyak point penting yang ingin di sampai Ke DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara agar tuntutan masyarakat bisa di penuhi, Dalam hal ini massa meminta pada pemerintah agar orang yang sakit yang tidak mampu bisa lebih di perhatikan.

Selain itu, massa juga meminta pada pemerintah untuk bisa menyediakan stok obat yang cukup di rumah sakit dan puskesmas setempat dan tidak mengandalkan resep dokter luar selain obat yang tersedia di rumah sakit ataupun di puskesmas.

Mereka juga meminta agar menindak pegawai yang tidak masuk kantor pada jam kerja yang telah di tetapkan, selain itu massa juga berharap supaya pemerintah bisa memudahkan pelayanan kependudukan masyarakat baik di Desa/ tingkat Kelurahan.

Dalam aksi unjuk rasa ini hadir pula Bupati Abdul Gafur Mas’ud untuk menemui para pengunjuk rasa yang mewakilli empat kecamatan agar apa yang di keluhkan masyarakat selama ini bisa di sampaikan pada rapat dengar pendapat di Kantor DPRD. (Bagus)

Redaksi PB

Recent Posts

Kanwil Kemenkumham Kaltim Tegaskan PT Kalimanis Plywood Industries Tidak Terdaftar di Database AHU Online

​SAMARINDA. Indcyber.com— Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Timur secara…

2 days ago

Keadilan untuk Musliadi! Menakar Celah Hukum Putusan NO PN Samarinda dan Ujian Nurani Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

SAMARINDA , indcyber.com— Ironi penegakan hukum di ruang peradilan kembali menguji rasa keadilan publik. Musliadi,…

3 days ago

DPR KETOK PALU, SUYUDI ARIO SETO RESMI GANTIKAN LISTYO SIGIT

JAKARTA, indcyber.com  — DPR RI resmi menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan…

4 days ago

KAWAT 2 SENTIMETER DI JANTUNG, 14 KALI MEDIASI, Rp5 MILIAR TAK TERWUJUD

Skandal RSUD AWS Membuka Pertanyaan Lebih Besar: Ketika Pelayanan Publik Terjebak Budaya Kekuasaan dan “Bisnis…

4 days ago

Operasi Jalur Hitam Batu Bara Samarinda, Izin TUKS PT Bara Kumala Kedaluwarsa, Aktivitas Bongkar Muat Berpotensi Ilegal!

SAMARINDA. Indcyber.com — Praktik pengangkutan dan bongkar muat batu bara di kawasan Pelabuhan Samarinda berada…

5 days ago

Skenario “Penyelamat” di Balik Pencairan Rp700 Juta TPAK: Pengakuan Hudali Mukti Singkap Indikasi Pelanggaran Hukum Sistematis

Samarinda. Indcyber.com — Dalih kepedulian sosial kembali menjadi tameng klasik dalam kasus dugaan penyimpangan dana…

7 days ago