Categories: DPRD KALTIM

Seno Aji Menilai FSTMK Bukan Representatif Masyarakat Kaltim

SAMARINDA-Langkah demi langkah Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik menjalankan transisi pemerintahan menuai pro dan kontra dari masyarakat Kalimantan Timur.

Sejak dilantik Oktober 2023 sampai jalannya pemerintahan hingga Maret 2024, sejumlah tokoh masyarakat Kaltim mencermati apa yang telah dilakukan Pj Gubernur Akmal Malik.

Aksi kebijakan-kebijakan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini mendapat reaksi Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kaltim (FSTMK). Bahkan surat resmi dilayangkan oleh pihak FSTMK kepada Presiden RI Joko Widodo untuk menarik penugasan Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Kaltim.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD Kaltim Ir H Seno Aji mengatakan jika ia dan juga lembaga yang dipimpinnya tidak melihat jika representatif masyarakat Kaltim.

“Saya tidak melihat bahwa FSTMK representatif masyarakat kaltim. Dan masyarakat Kaltim juga tidak merasakan dampaknya,” ujar Seno Aji saat dihubungi awak media, Senin(25/3/2024) malam.

Dalam posisi banyaknya kalangan tokoh masyarakat menginginkan hengkangnya Pj Gubernur Kaltim dari tanah Mulawarman, Seno Aji justru mengajak seluruh komponen masyarakat Kaltim untuk terus mendukung Pj Gubernur Kaltim hingga masa jabatannya berakhir.

“Jadi saya pikir sebaiknya justru kita sebagai masyarakat Kaltim mendukung PJ Gubernur Kaltim sampai akhir masa jabatan yang tinggal beberapa bulan daripada ngabisin batery,” tegasnya.

Kontributor

Recent Posts

KONTROVERSI PERUBAHAN TRASE JALAN PROVINSI KALTIM DI KABUPATEN PASER

Paser, indcyber.com - Berdasarkan dokumentasi produk jurnalistik yang beredar, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud secara…

19 hours ago

Topeng Seremonial di Gentung Temiang dan Jejak Pelanggaran Hukum di Balik Megaproyek Venue Porprov VIII Kaltim

TANAH GROGOT, indcyber.com — Dentuman kembang api, atraksi ratusan drone, dan kemegahan tari kolosal pada…

20 hours ago

Skandal Hibah Rp175 Miliar KONI Kaltim: Bobrok Pengawasan Dispora dan Indikasi Pelanggaran Hukum Melawan Peraturan

SAMARINDA , indcyber.com— Pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) senilai Rp175 miliar…

1 day ago

GURITA BISNIS GELAP BBM ILEGAL PT TRISAKA ADI RAJASA DI GRESIK KEMBALI DIKULITI, RUNTUHNYA PENEGAKAN HUKUM DI ATAS PENDERITAAN WARGA

Gersik, indcyber.com - Dunia penegakan hukum dan rantai pasok energi nasional kembali diguncang oleh borok…

5 days ago

NERAKA DI LAHAN PT SKM: Nikmati Hasil Bumi Tapi Nol Sarana Karhutla, Sanksi Cabut Izin Total Jadi Pukulan Telak Korporasi Nakal!

JAKARTA, INDCYBER.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah hukum paling…

5 days ago

KEGELAPAN ANGGARAN HUTAN KALTIM 2025 — KEMANA LARINYA DANA REBOISASI RP146,67 MILIAR?

SAMARINDA, indcyber.com — Transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali berada di…

6 days ago