Pansus DPRD Kaltim ‘Serbu’ Empat Daerah, Uji Petik Proyek Bermasalah?

SAMARINDA, indcyber.com – Genderang pengawasan ketat mulai ditabuh dari Karang Paci. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Timur dipastikan bakal turun ke lapangan secara besar-besaran mulai 22 hingga 26 April 2026. Langkah agresif ini diambil guna membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025.

Tidak sekadar duduk di balik meja, para legislator akan melakukan uji petik langsung terhadap hasil pembangunan fisik maupun program kerja yang telah menelan dana APBD triliunan rupiah.

Instruksi Tegas: Kepala Dinas Dilarang Mangkir!

Melalui surat bernomor 400.14.6/III-1029/Set.DPRD, DPRD Kaltim secara resmi melayangkan “panggilan” kepada Gubernur untuk mengerahkan jajaran eselon duanya. DPRD menuntut pendampingan langsung dari empat instansi vital yang menjadi sorotan publik:

 1. Dinas PUPR-PERA (Seluruh titik kunjungan).

 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Balikpapan, Kukar, Bontang).

 3. Dinas Kesehatan (Balikpapan).

 4. Dinas Pemuda dan Olahraga (Samarinda).

Kehadiran para kepala dinas—termasuk para Pelaksana Tugas (Plt)—menjadi harga mati. Pansus menginginkan jawaban instan di lapangan jika ditemukan ketidaksesuaian antara laporan di atas kertas dengan realita fisik proyek.

Peta Kunjungan Lapangan: Maraton Empat Wilayah

Jadwal maraton selama lima hari ini akan menyisir proyek-proyek strategis di pusat ekonomi dan pemerintahan Kaltim:

| Tanggal | Lokasi Kunjungan | Fokus Pendampingan SKPD |

| 22 April | Kota Balikpapan | PUPR-PERA, Kesehatan, Dikbud |

| 23 April | Kab. Kutai Kartanegara | PUPR-PERA, Dikbud |

| 24 April | Kota Samarinda | PUPR-PERA, Dispora |

| 26 April | Kota Bontang | PUPR-PERA, Dikbud |

Mengapa Ini Penting?

Kunjungan lapangan ini merupakan fase krusial dalam mekanisme check and balances. Pengawasan tajam ini diprediksi akan menyasar:

Kualitas Infrastruktur: Apakah proyek jalan dan gedung yang dikerjakan Dinas PUPR-PERA sudah sesuai spesifikasi?

Serapan Anggaran Pendidikan: Menelisik efektivitas anggaran di tangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Fasilitas Publik: Meninjau kelayakan infrastruktur kesehatan dan olahraga yang dibangun sepanjang tahun 2025.

Langkah DPRD ini merupakan sinyal keras bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pansus LKPJ nampaknya tidak ingin kecolongan memberikan rekomendasi tanpa bukti otentik di lapangan. Rakyat menunggu, apakah hasil pembangunan tahun 2025 benar-benar dirasakan manfaatnya, atau hanya sekadar angka-angka pemanis di laporan gubernur.(ST)