Ahmad Vananzha Soroti Harga LPG 3 Kg Melonjak, Minta Pemerintah Cari Solusi

Anggota DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzha, menyoroti lonjakan harga LPG 3 kilogram di Samarinda Seberang yang mencapai Rp45 ribu. Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah agar distribusi dan harga kembali stabil. (Foto: Fathur)

Indcyber.com, SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzha, menyoroti kenaikan harga gas LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah yang dinilai cukup memberatkan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.

Ia menyampaikan, pada prinsipnya DPRD berharap setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota tetap berpihak kepada rakyat. Termasuk dalam berbagai kebijakan internal pemerintahan yang diyakini telah memiliki aturan tersendiri.

“Apapun kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota, kami berharap hampir secara keseluruhan pro kepada masyarakat. Soal teknis seperti mobil dinas, tentu pemerintah memahami aturan yang terbaik,” ujarnya kepada wartawan.

Namun perhatian utama saat ini, lanjutnya, adalah persoalan distribusi dan harga LPG 3 kilogram yang dilaporkan mencapai Rp45 ribu per tabung di kawasan Samarinda Seberang.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius instansi terkait karena gas subsidi sangat dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama pada momen tertentu ketika permintaan meningkat.

Ia mengimbau dinas terkait serta Pemerintah Kota untuk segera mengambil langkah konkret agar kelangkaan dan lonjakan harga tidak terus terjadi.

“Di saat kebutuhan masyarakat tinggi seperti sekarang, LPG 3 kilogram sangat dibutuhkan. Harapannya pemerintah bisa mencarikan solusi supaya hal seperti ini tidak terulang kembali,” katanya.

Selain itu, ia juga menilai distribusi LPG belum merata. Di beberapa titik terjadi penumpukan permintaan, sementara di lokasi lain justru tidak tersedia stok.

Karena itu, ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam pengawasan distribusi, termasuk koordinasi dengan agen maupun pengecer agar penyaluran gas subsidi bisa tepat sasaran.

Ia menegaskan DPRD siap memberikan masukan serta mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih efektif demi menjaga stabilitas kebutuhan pokok masyarakat.

“Teman-teman di DPRD tentu siap memberikan masukan kepada pemerintah agar persoalan ini bisa segera ditangani dan tidak merugikan masyarakat,” tutupnya.

Penulis: Fathur  | Editor: Awamg

Awang

Recent Posts

Nyawa Melayang di Tengah Tunggakan BPJS, Pekerja PT Wats Minta Keadilan

INDCYBER.COM, KUTAI KARTANEGARA – Tangis itu pecah di ruang perawatan intensif. Hamidah, istri dari Sapriadi,…

2 hours ago

KONTROVERSI PERUBAHAN TRASE JALAN PROVINSI KALTIM DI KABUPATEN PASER

Paser, indcyber.com - Berdasarkan dokumentasi produk jurnalistik yang beredar, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud secara…

2 days ago

Topeng Seremonial di Gentung Temiang dan Jejak Pelanggaran Hukum di Balik Megaproyek Venue Porprov VIII Kaltim

TANAH GROGOT, indcyber.com — Dentuman kembang api, atraksi ratusan drone, dan kemegahan tari kolosal pada…

2 days ago

Skandal Hibah Rp175 Miliar KONI Kaltim: Bobrok Pengawasan Dispora dan Indikasi Pelanggaran Hukum Melawan Peraturan

SAMARINDA , indcyber.com— Pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) senilai Rp175 miliar…

2 days ago

GURITA BISNIS GELAP BBM ILEGAL PT TRISAKA ADI RAJASA DI GRESIK KEMBALI DIKULITI, RUNTUHNYA PENEGAKAN HUKUM DI ATAS PENDERITAAN WARGA

Gersik, indcyber.com - Dunia penegakan hukum dan rantai pasok energi nasional kembali diguncang oleh borok…

6 days ago

NERAKA DI LAHAN PT SKM: Nikmati Hasil Bumi Tapi Nol Sarana Karhutla, Sanksi Cabut Izin Total Jadi Pukulan Telak Korporasi Nakal!

JAKARTA, INDCYBER.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah hukum paling…

6 days ago