DPRD Kaltim Akan Panggil PT PTB, Soroti Dugaan Pungli Batu Bara Rp5 Triliun

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, (Foto : Fathur)

Indcyber.com, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur akan memanggil manajemen PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PT PTB) untuk memberikan klarifikasi atas dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam operasional terminal Ship to Ship (STS) di perairan Muara Berau dan Muara Jawa.

Langkah ini disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyusul laporan adanya indikasi tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp5,04 triliun.

“Kami sudah memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya. Namun, muncul laporan baru terkait dugaan korupsi yang tentu harus kami sikapi serius,” ujar Husni, yang akrab disapa Ayub, saat ditemui pada Senin (26/5/2025).

Menurut Ayub, pimpinan DPRD bersama komisi terkait telah sepakat untuk menggelar pemanggilan resmi terhadap PT PTB serta melibatkan perwakilan masyarakat.

“Ada dua hal yang akan dibahas: gugatan yang sedang berjalan dan dugaan korupsi yang nilainya sangat besar. Ini menyangkut kerugian daerah yang tidak boleh diabaikan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa area operasional PT PTB masih berada dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur, sehingga dampak hukum dan ekonominya turut merugikan daerah.

“Ini bukan hanya soal pusat, tetapi juga wilayah provinsi. Kerugian yang ditimbulkan harus dikaji dan diungkap dengan tuntas,” tambahnya.

PT PTB diketahui menarik pungutan sebesar USD 0,8 per metrik ton batu bara atas alasan penggunaan floating crane, meski perusahaan tersebut diduga tidak memiliki fasilitas dimaksud. Sejak Juli 2023, sekitar 250 juta metrik ton batu bara diekspor melalui terminal tersebut, sehingga total pungutan mencapai USD 300 juta atau setara Rp5,04 triliun.

Dugaan praktik pungli ini telah dilaporkan Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) ke Kejaksaan Agung. APRI juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk segera turun tangan.

DPRD Kaltim berharap pemanggilan ini menjadi langkah awal dalam mengungkap fakta di balik dugaan praktik ilegal yang merugikan keuangan negara dan daerah.

Reporter: Fathur | Editor: Awang | ADV

Awang

Recent Posts

Kuasa Hukum Soroti Lambannya Penanganan Polsek Tabang, Terlapor Persetubuhan Anak Dilaporkan Kabur Tengah Malam

KUTAI KARTANEGARA, Indcyber.com — Penanganan kasus dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kecamatan Tabang,…

2 days ago

Dugaan Persetubuhan Anak di Tabang Kukar Berlangsung Dua Tahun, Orang Tua Tolak Damai Rp40 Juta dan Terlapor Diduga Kabur

KUTAI KARTANEGARA, Indcyber.com — Kasus dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur mencuat…

2 days ago

Membedah Sisi Gelap Penganiayaan Brutal Berujung Pembunuhan di Tabang

TENGGARONG , indcyber.com — Pengadilan Negeri Tenggarong menjadi arena pembuktian atas aksi kekerasan barbar yang…

5 days ago

ANAK DIBAWAH UMUR DIPERKOSA BERKALI-KALI HINGGA HAMIL DAN DIGUGURKAN PAKSA, PELAKU BERNAMA AKAS HARUS DIHAJAR HUKUM MAKSIMAL!

SAMARINDA , indcyber.com — Dunia pendidikan dan moralitas kembali dicoreng oleh tindakan biadab yang tidak…

5 days ago

Nyawa Melayang di Tengah Tunggakan BPJS, Pekerja PT Wats Minta Keadilan

INDCYBER.COM, KUTAI KARTANEGARA – Tangis itu pecah di ruang perawatan intensif. Hamidah, istri dari Sapriadi,…

5 days ago

KONTROVERSI PERUBAHAN TRASE JALAN PROVINSI KALTIM DI KABUPATEN PASER

Paser, indcyber.com - Berdasarkan dokumentasi produk jurnalistik yang beredar, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud secara…

7 days ago