DPRD Kukar Soroti Ketimpangan Pembangunan di Kecamatan Loa Kulu

Indcyber.com, Tenggarong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan antar kecamatan, khususnya di wilayah Kecamatan Loa Kulu. Hal itu terungkap dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, didampingi Ketua Komisi IV M. Andi Faisal serta anggota komisi lainnya.

Dalam rapat tersebut, Ahmad Yani menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi infrastruktur di sejumlah desa di Loa Kulu yang dinilai masih jauh tertinggal dibandingkan kecamatan lain.

“Banyak ketimpangan pembangunan antar kecamatan. Loa Kulu adalah salah satu contoh nyata. Di sana masih banyak jembatan semi permanen yang dilalui alat berat, seharusnya jembatan-jembatan itu sudah dipermanenkan,” ujar Yani.

Selain jembatan, kondisi jalan juga menjadi perhatian serius. Beberapa ruas jalan penghubung antar desa, seperti dari Loh Sumber ke Sungai Payang hingga Jembayan, dilaporkan rusak parah, licin, dan sulit dilalui kendaraan. Di kawasan Jonggon hingga Margahayu, kondisi jalan bahkan hampir putus akibat longsor, yang menghambat aktivitas masyarakat dan distribusi barang.

Menurut Ahmad Yani, infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan merupakan kebutuhan utama yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Ini menyangkut keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Aspirasi ini datang dari Apdesi, camat, dan perangkat desa yang berharap pembangunan dilakukan secara merata dan adil di seluruh kecamatan,” tegasnya.

Berdasarkan hasil peninjauan DPRD, Kecamatan Loa Kulu dinilai relatif minim mendapatkan alokasi anggaran dari APBD dibanding wilayah lainnya. Untuk itu, Ahmad Yani mengusulkan adanya standar minimal anggaran per kecamatan agar pemerataan pembangunan dapat terwujud.

“Kalau tiap kecamatan diberikan anggaran antara Rp25 sampai Rp50 miliar per tahun, itu akan menjadi bentuk nyata pemerataan pembangunan. Kecamatan yang selama ini anggarannya besar bisa dikurangi, sedangkan yang kecil seperti Loa Kulu perlu ditingkatkan,” pungkasnya.

Rapat tersebut menjadi momentum bagi DPRD Kukar untuk kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara.(AJ)