DPRD Sorot Lambatnya Proyek Strategis dan Penanganan Banjir

Deni Hakim Anwar, Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, (Foto: Fathur).

Indcyber.com, SAMARINDA — Komisi III DPRD Kota Samarinda menyoroti lambatnya progres proyek strategis dan penanganan banjir yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Hal ini mengemuka dalam rapat kerja antara DPRD dan Dinas PUPR yang digelar Senin (7/7/2025) di Ruang Paripurna Lantai 2 DPRD Samarinda.

Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menyampaikan keprihatinannya terhadap realisasi anggaran fisik yang baru mencapai 20 persen, meski perencanaan kegiatan sudah hampir rampung.

“Kami khawatir jika pengerjaan menumpuk di akhir tahun, kualitas proyek justru menurun. Terutama proyek strategis seperti terowongan dan drainase kota,” tegas Deni usai rapat.

Komisi III mendesak agar seluruh kegiatan fisik dimulai lebih awal setiap tahunnya, agar tidak terjadi keterlambatan realisasi dan pemborosan waktu. Selain itu, DPRD juga meminta Dinas PUPR untuk segera menyusun rencana induk penanganan banjir.

“Selama ini penanganan banjir masih bersifat lokal. Kita butuh desain terpadu yang menyelesaikan satu subsistem secara utuh, bukan tambal sulam,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Samarinda, Desi Damayanti, menyebut keterbatasan anggaran dan kewenangan menjadi hambatan utama. Salah satu contoh adalah penanganan Sungai Karang Asam Kecil, yang belum tertangani seluruhnya karena aliran sungainya melintasi wilayah tanggung jawab lintas instansi.

“Kalau bagian hilir belum disentuh, hulu yang dikerjakan pun tidak efektif. Untuk 2026, kami usulkan pendekatan berbasis subsistem agar lebih maksimal,” jelas Desi.

Pihaknya juga menghadapi kendala teknis akibat tumpang tindih kewenangan antara Pemkot, Pemprov, dan pemerintah pusat. Beberapa proyek yang masuk wilayah provinsi, seperti drainase di Jalan PM0, belum ditangani meski sudah disepakati dalam MoU.

“Kami siap ambil alih tahun depan kalau provinsi tidak bergerak. Masyarakat tidak boleh terus jadi korban,” tegasnya.

Komisi III menjadwalkan kunjungan lapangan dalam waktu dekat untuk memastikan langsung progres pembangunan, termasuk kondisi Pasar Pagi yang kini diklaim sudah 65 persen selesai. Deni menegaskan pentingnya verifikasi langsung, terutama menyangkut revisi desain di beberapa titik.

Reporter: Fathur | Editor: Awang | ADV