DPW PWDPI Lampung Juluki Bunda Eva “Ratu Hibah”

Indcyber.com, Bandar Lampung – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan tajam masyarakat dan sejumlah elemen kontrol sosial.

Sorotan ini muncul akibat pemberian hibah yang masif dan terkesan tidak proporsional oleh pemerintah kota kepada berbagai lembaga vertikal negara, termasuk institusi penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati), Kejaksaan Negeri (Kejari), Kepolisian Resor Kota (Polresta), TNI, serta Kementerian Agama dan UIN.

Sejak Bunda Eva menjabat sebagai Walikota Bandar Lampung hingga tahun 2025, tercatat dalam laman Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kota Bandar Lampung bahwa pemerintah kota memberikan hibah dalam bentuk bantuan pembangunan gedung dan sarana kepada lembaga-lembaga tersebut.

Akumulasi nilai hibah mencapai ratusan miliar rupiah, belum termasuk hibah kepada berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) di Bandar Lampung.DPW PWDPI Lampung memberikan julukan “Ratu Hibah” kepada Bunda Eva, sebagai simbol kritikan atas kebijakan jor-joran memberikan hibah lintas lembaga negara yang dinilai mengesampingkan pembangunan langsung untuk kepentingan masyarakat.

Ketua DPW PWDPI Lampung, Aam, menyatakan, “Sejak tahun 2021 hingga 2025, pemerintah kota gencar memberikan hibah ke lintas instansi pemerintah, dengan puncaknya pada 2021 mencapai lebih dari Rp100 miliar.”

Lebih lanjut, Aam mengingatkan potensi risiko serius dari pemberian hibah kepada aparat penegak hukum, yang menurutnya dapat menjadi preseden buruk bagi independensi dan semangat penegakan hukum di Lampung.

“Kami berharap hibah ini tidak digunakan sebagai alat komunikasi yang melemahkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Pendapat serupa disuarakan oleh Ormas GEMPARIN. Ketua GEMPARIN menyampaikan harapannya agar hibah tersebut memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bandar Lampung dan bukan sebagai bentuk transaksi atau barter politik.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, LSM, ormas, dan OKP untuk bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran pemerintah agar tepat sasaran dan transparan.Landasan Hukum Pemberian HibahPemberian hibah oleh Pemerintah Daerah diatur dalam beberapa peraturan, antara lain:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 317 hingga Pasal 323 mengatur syarat dan mekanisme pemberian hibah oleh pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial oleh Pemerintah Daerah.

Pemberian hibah harus memenuhi aspek legalitas, kegunaan publik, dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau potensi konflik kepentingan.

Hibah kepada lembaga penegak hukum harus sangat hati-hati karena berpotensi menimbulkan dugaan intervensi yang dapat mengganggu independensi lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menjamin kemandirian Kejaksaan dalam penegakan hukum.

Jika pemberian hibah tidak transparan dan terindikasi sebagai alat politik atau barter, ini bisa melanggar prinsip good governance dan berpotensi pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sorotan terhadap kebijakan ini menjadi panggilan serius untuk membangun tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan elit tertentu.(AAM)