Edy Suharto Resmi Pimpin BPKP Kaltim, Gubernur Tekankan Pengawasan Ketat

Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (kanan) secara resmi mengukuhkan Edy Suharto (kiri) sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim dalam upacara di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Senin (30/6/2025), disaksikan jajaran Forkopimda dan pejabat daerah. (Foto : Indra)

Indcyber.com, SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, resmi mengukuhkan Edy Suharto sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim, menggantikan Dr. Felix Joni Darjoko. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Senin (30/6/2025), disaksikan jajaran OPD, BPKP pusat, dan sejumlah pejabat daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Rudy menegaskan pentingnya peran BPKP sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan serta pembangunan.

“BPKP bukan hanya auditor, tapi mitra strategis. Kita ingin pengawasan diperkuat agar pembangunan tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyinggung capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 12 kali berturut-turut yang diraih Pemprov Kaltim, dan berharap prestasi tersebut bisa terus dijaga.

“Capaian WTP ini berkat sinergi yang baik. Tapi kita tidak boleh puas. Pengawasan harus jalan terus, dan semua pihak harus siap dikoreksi,” tambahnya.

Rudy juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya, Dr. Felix Joni Darjoko, atas dedikasi dan kontribusinya dalam meningkatkan tata kelola dan pengawasan internal selama menjabat.

Usai dikukuhkan, Edy Suharto menyatakan komitmennya untuk mengawal program strategis pemerintah pusat dan daerah melalui penguatan sistem pengendalian internal serta pendampingan terhadap tata kelola anggaran.

“Menjaga WTP dan efisiensi anggaran butuh pengawasan yang kuat dan kepatuhan terhadap regulasi. Itulah yang akan kami perkuat bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Reporter: Indra | Editor : Fathur

Awang

Recent Posts

Skandal Sabotase Administrasi Gunung Parung: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata PPU Diduga Terbitkan SK Pokdarwis Cacat Hukum

PENAJAM , indcyber.com — Dugaan praktik sabotase administrasi dan maladministrasi berat membakar konflik penguasaan lahan…

5 hours ago

Transparansi Pemenuhan Komitmen Tersus Kideco Dipertanyakan: Negara Terkesan Obral Izin Perdagangan Luar Negeri Tanpa Kejelasan Dokumen Verifikasi

Jakarta, indcyber.com— Penetapan Terminal Khusus (Tersus) batubara milik PT Kideco Jaya Agung agar terbuka bagi…

7 hours ago

Sejumlah Konsumen Keluhkan Layanan dan Promo TJM Auto Care, Diduga Langgar UUPK hingga KUHP

Samarinda , indcyber.com— Sejumlah konsumen mengeluhkan layanan perbaikan kendaraan serta dugaan wanprestasi program promosi yang…

7 hours ago

Diduga Terseret Arus, Tongkang Batu Bara Larut dan Mendekati Permukiman Warga di Sungai Maryam

Anggana, indcyber.com – Sebuah tongkang pengangkut batu bara dilaporkan larut dan bergerak mendekati area permukiman…

1 day ago

Dugaan Korupsi Pasar Pagi Samarinda Dibuka di PN: Kejati Kaltim Kantongi Bukti Awal, Kasus Naik Penyelidikan

SAMARINDA, indcyber.com — Tabir gelap proyek revitalisasi Pasar Pagi Samarinda yang bernilai ratusan miliar rupiah…

1 day ago

Dugaan Kongkalikong Aset Koperasi Kalimanis: Rekayasa Dokumen dan Akta Notaris Seret Nama Wahyudi Manaf

SAMARINDA, indcyber.com— Praktik manipulasi dokumen dan perampasan hak atas aset Koperasi Karyawan Kalimanis kembali mencuat…

1 day ago