Haji Baba Soroti Masalah PPDB di Balikpapan dan Samarinda, Pemprov Kaltim Siapkan Anggaran 2026

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Haji Baba, (Foto ; Indra/indcyber.com)

Indcyber.com, Samarinda — Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Haji Baba, menyoroti persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang setiap tahun menimbulkan polemik, khususnya di Balikpapan dan Samarinda. Hal ini disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E lantai 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Senin (21/4/2025).

Menurut Haji Baba, Pemprov Kaltim tengah menyiapkan skema penyelesaian masalah pendidikan dengan penganggaran berkelanjutan antara tahun 2025 hingga 2026. “Kita ingin ada kesinambungan supaya masalah-masalah yang ada, terutama di Balikpapan dan Samarinda, bisa diselesaikan,” ujar Haji Baba.

Ia menjelaskan, persoalan PPDB di Balikpapan lebih disebabkan kurangnya jumlah sekolah, sedangkan di Samarinda lebih kepada ketimpangan pilihan siswa yang hanya terfokus pada sekolah-sekolah favorit.

“Kalau mutu semua sekolah kita sama, tentu siswa tidak akan hanya memilih ke satu titik saja. Di Samarinda, daya tampung sebenarnya cukup, hanya butuh pemerataan kualitas,” lanjutnya.

Untuk Balikpapan, saat ini daya tampung baru mencakup sekitar 51 persen dari kebutuhan. Oleh karena itu, Pemprov berencana menambah dua unit SMA dan dua unit SMK baru, sesuai dengan surat permohonan yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Balikpapan.

Gratispol Tetap Berjalan

Terkait program gratis biaya pendidikan (gratispol), Haji Baba memastikan bahwa program tersebut tetap berjalan. Namun, pada 2025, bantuan baru bisa difokuskan untuk perlengkapan siswa SMK kelas 10, seperti seragam, sepatu, dan tas.

“Anggaran kita sesuaikan. Tahun ini fokus untuk kelas 10 dulu, tahun depan bertahap untuk kelas 10 dan 11,” kata Haji Baba.

Pendanaan program gratispol tahun ini berasal dari pengalihan anggaran sebesar Rp790 miliar, termasuk pemangkasan sekitar Rp300 miliar dari beberapa program di Dinas Pendidikan.

Untuk jenjang S1, S2, dan S3, pembiayaan berada di bawah kewenangan Kesra. Sedangkan untuk SMA dan SMK, menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan.

Harapan ke Depan

Melalui perencanaan yang matang dan kerja sama antarinstansi, Haji Baba berharap persoalan kekurangan fasilitas pendidikan dan ketimpangan kualitas di Kaltim dapat segera teratasi.

“Kita ingin semua anak-anak di Kaltim mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas,” pungkasnya

Reporter : Indra | Editor : Fathur