Ketua Komisi I DPRD Samarinda Sentil Pemerintah: “Jangan Jadikan Aturan Hanya Berlaku untuk Rakyat”

INDCYBER.COM, SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, melontarkan kritik tajam terhadap sikap pemerintah yang dinilai tidak konsisten dalam menjalankan aturan. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus berlaku adil dan tidak boleh bersifat elitis.

Dalam perbincangan santai namun serius di ruang kerjanya, Kamis (10/4/2025), Samri menyoroti sejumlah contoh praktik ketidakadilan di lapangan, seperti penutupan jalan tanpa izin, pelanggaran administrasi bangunan, hingga pemasangan spanduk pemerintah yang kerap tak mengindahkan aturan.

“Jangan cuma rakyat yang disuruh tertib. Pemerintah juga harus jadi contoh. Kalau rakyat harus repot mengurus izin, tapi pemerintah bisa seenaknya menutup jalan atau pasang baliho sembarangan, itu jelas mencederai rasa keadilan,” kata Samri.

Politisi yang dikenal vokal ini menegaskan bahwa tidak mungkin menciptakan ketertiban jika pelanggaran justru datang dari pembuat dan penegak aturan. Ia menyebut, masyarakat saat ini sudah semakin cerdas dan tidak ragu mengkritisi kebijakan yang dirasa tak adil.

Samri juga menyoroti pembangunan oleh pemerintah yang kerap dilakukan tanpa kelengkapan dokumen legal, terutama terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). “Rakyat bangun rumah tanpa izin saja bisa dibongkar. Lalu bagaimana dengan proyek pemerintah yang berdiri tanpa PBG? Jangan ada standar ganda,” tegasnya.

Tak hanya soal bangunan, ia juga menyoroti pemasangan spanduk atau baliho milik instansi pemerintah yang sering kali tidak sesuai aturan, bahkan menempati ruang publik yang seharusnya steril. Sementara, masyarakat yang melakukan hal serupa justru ditindak.

“Ini bukan sekadar baliho, tapi simbol konsistensi hukum. Pemerintah jangan cuma pintar bikin aturan, tapi harus berani juga patuh menjalankannya,” lanjut Samri.

Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat bergantung pada keteladanan dalam menjalankan aturan. Ketimpangan dalam penegakan hukum, jika terus dibiarkan, bisa berujung pada hilangnya legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

“Kalau pemerintah ingin dihormati, maka mulailah dengan menghormati aturan yang dibuatnya sendiri,” pungkasnya.

Reporter: Fathur | Editor : Awang | ADV