Perjuangan Akses Air Bersih di Samarinda: Jalan Panjang Menuju 2029

Samarinda, indcyber.com –  Kota Samarinda terus bergulat dengan tantangan akses air bersih yang belum merata. Di tengah pertumbuhan penduduk dan ekspansi wilayah, Pemerintah Kota kini memantapkan langkah untuk menjawab keresahan masyarakat dengan target ambisius: seluruh warga harus mendapatkan layanan air bersih paling lambat pada 2029.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Andi Harun dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026. Ia menegaskan bahwa jika penambahan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak dilakukan segera, tekanan kebutuhan air bersih akan mencapai titik kritis dalam waktu dekat.

“Kita tidak boleh berpuas diri. Warga butuh kepastian, bukan janji. Maka, pembangunan IPA baru dan skema pembiayaan kreatif harus segera dijalankan,” ujar Andi Harun.

Langkah strategis ini akan menggandeng Perumdam Tirta Kencana, yang saat ini menunjukkan performa finansial cukup baik dengan pendapatan tahunan mencapai Rp180 miliar. Dengan dukungan pembiayaan dari sektor perbankan, diharapkan pengembangan infrastruktur air bersih bisa melaju lebih cepat dan tepat sasaran.

Namun, di balik rencana besar itu, sejumlah anggota legislatif mengingatkan agar implementasi tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan pentingnya mengawal anggaran secara ketat agar tidak hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan. Kamis (10/4/2025) , saat ditemui di ruang kerjanya.

“Kami mendengar langsung keluhan warga. Banyak daerah pinggiran kota yang masih kesulitan air bersih. Musrenbang ini jangan hanya jadi panggung seremonial, tapi harus melahirkan langkah nyata,” kata Samri.

Ia juga menyoroti bahwa selama ini banyak usulan masyarakat yang tertahan di tahap administrasi, padahal kebutuhan akan air bersih adalah hal paling mendasar. Samri memastikan DPRD akan mengawal ketat penganggaran agar program air bersih masuk sebagai prioritas utama dalam KUA-PPAS 2026.

Di sisi lain, meningkatnya pendapatan Perumdam dianggap belum cukup jika belum disertai peningkatan layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Kalau PDAM untung tapi warga masih beli air tandon, itu artinya ada yang salah,” sindir Samri.

Perjalanan menuju target 2029 memang masih panjang, tapi tekanan publik untuk perubahan nyata semakin besar. Masyarakat kini menuntut bukti bahwa negara hadir di tengah kebutuhan paling dasar , air bersih yang mengalir tanpa hambatan.

Reporter: Fathur | Editor : Awang. | ADV