Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bertandang Ke Komisi II DPRD Kaltim

INDCYBER.COM,SAMARINDA-Dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi di bidang ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi II DPRD Kutai Kartanegara, Selasa (21/1/2020), bertandang ke Komisi II DPRD Provinsi Kaltim Jalan Teuku Umar Karang Paci,Samarinda. Ada banyak hal yang dibahas, utamanya soal PAD.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kukar Betaria Magdalena menyebutkan, komisinya menanyakan lebih lanjut dalam bidang ekonomi, khusus penyetoran pajak kendaraan berat, ke kas daerah yang selama ini belum maksimal.

“Bahwa dengan banyaknya perusahaan yang ada di Kabupaten Kukar, belum semuanya maksimal menyetorkan pajak. Syukur-syukur ada 50 persen yang membayar pajak khusus alat berat,” kata dia, usai rapat di Gedung D lantai 3 DPRD Kaltim.

Selanjutnya, untuk sektor pariwisata Kukar. Khususnya untuk objek wisata Pulau Kumala, pihaknya juga turut belum menerima hasil yang optimal dari pungutan tiket masuk.

“Kalau mengenai pendapatan objek wisata, di Kukar terdapat objek wisata Pulau Kumala. Nah, pendapatan dari tiket atau karcis yang mengunjungi ke Pulau Kumala, kami dari Komisi II juga belum menerima penjelasan dan pemaparan lebih lanjut oleh Dinas Pariwisata Kukar,” sebut Betaria.

Kemudian yang terakhir, Betaria menjelaskan adanya potensi ikan air tawar di Kukar yang perlu diperhatikan. Sementara, untuk kebutuhan ikan air asin, pihaknya masih bisa mengandalkan potensi dari daerah Samboja.

“Untuk ikan air tawar, pengawasan. Kita akan terus mencari solusi terkait itu. Mungkin peternakan Ikan Nila harus ditambak, bukan dilepas secara liar, agar ikan Nila tidak memakan ikan-ikan jenis lain,” ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengatakan, kunjungan komisi II DPRD Kukar, hal yang utama ialah melakukan konsultasi terkait PAD.

“Kita hanya menyampaikan saran, agar masalah PAD itu mereka harus berkomunikasi dengan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah). Kemudian terkait pajak alat berat yang menunggak itu datanya semua ada di Bapenda. Ada yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan ada juga yang menjadi kewenganan pemerintah kabupaten,” urai Veridiana.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir menambahkan, pihaknya terbuka dalam memberikan informasi, serta supporting dalam hal budgeting dan penyusunan Perda. Tujuannya, agar upaya peningkatan PAD dari sektor kepariwisataan, perikanan dan kelautan serta memaksimalkan fungsi BUMD dapat terpenuhi.

“Mereka ada keinginan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan lain, supaya tidak terlalu tergantung pada dana bagi hasil,” sebut Sutomo.(adv/sp)