KOMISI IV DPRD KALTIM PERJUANGKAN PERCEPATAN PENCAIRAN HONOR GURU HONORER

INDCYBER.COM, SAMARINDA -Polemik pencairan honor bagi guru honorer yang ada di Kaltim belum dapat dicairkan dikarenakan Perubahan APBD 2018 belum disahkan. Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub dalam rapat atau hearing dengan  Forum Sahabat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer (FORSA-PTKH), Rabu (12/9) kemarin.

Disampaikan Rusman, setelah pertemuan Banggar dan TAPD Pemprov Kaltim beberapa waktu lalu. Ia menyarankan agar pencairan tetap dikawal oleh FORSA-PTKH.

“Hasil pertemuan Dinas Pendidikan Kaltim dengan BPKAD terkait honor yang dimintakan untuk dibayar dari Januari hingga Desember 2018, karena keterbatasan anggaran disepakati hanya akan dibayarkan selama empat bulan,” ujarnya.

Rusman berkomitmen akan tetap memperjuangkan di anggaran tahun 2019. Menurutnya, persoalan honor memang menjadi masalah tersendiri semenjak Undang-Undang No 23 Tahun 2014 soal kewenangan SMA/SMK yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Politkus PPP ini juga menyarankan, kabupaten/kota tidak mencabut honor atau insentif bagi guru yang ada di SMA maupun SMK.

“Kabupaten/kota semestinya bisa mencontoh Berau dan Mahulu yang hingga kini bahu membahu mensejahterakan para pendidik jangan karena kewengan berpindah lalu mencabut honor. Kedepannya kita berharap kepala daerah yang akan dilantik dapat menjadi garda terdepan dalam dunia pendidikan dengan menyejahterakan mereka,” urai Rusman.

Dalam pertemuan, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Abdurahman Alhasni yang juga merupakan ketua Komite SMA Negeri 4 Samarinda, mengatakan bahwa kesejahteraan bagi guru honor memang sebaiknya diperhatikan. Sehingga ia berharap secepatnya dapat melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim untuk mendapat penjelasan dan kepastian nasib guru honor.

“Sehingga jangan ada lagi kata sulit bertemu dengan kepala dinas pendidikan seperti yang disampaikan oleh FORSA-PTKH. Agar perhatian dan kesejahteraan mereka juga menjadi lebih baik,” pungkas Abdurrahman dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Plh Kabid Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Simon.

Redaksi -

Recent Posts

Seno Aji Tegaskan Pesantren Harus Aman: Satgas PRA Resmi Dibentuk se-Kaltim

SAMARINDA, indcyber.com — Komitmen menciptakan lingkungan pendidikan keagamaan yang bebas dari kekerasan dan perundungan resmi…

23 hours ago

Skandal Aset IPA Loa Bakung: Perumda Tirta Kencana Samarinda Gunakan Aset Pemkot Tanpa Legalitas Penyertaan Modal, BUMD dan BPKAD Diduga Tabrak Aturan!

SAMARINDA, indcyber.com — Praktik pengolahan dan komersialisasi air bersih di Kota Samarinda mendadak disorot tajam.…

2 days ago

Dibalik Piala Bertabur Gelar: Ironi Penghargaan Pembangunan Kaltara dan Dugaan Pengabaian Hak Konstitusional Warga Krayan

TANJUNG SELOR, indcyber.com— Sebuah ironi besar tersaji dalam panggung pemerintahan Kalimantan Utara. Di saat Gubernur…

2 days ago

Kereta Gantung Maut dan Pembiaran Kawasan Hutan: Menelusuri Potensi Pelanggaran Hukum Pemkab Kukar di Santan Ulu

KUTAI KARTANEGARA, indcyber.com — Pernyataan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, yang menolak membangun…

2 days ago

MONUMEN KEGAGALAN DARI KUTAI BARAT: MANGKRAKNYA JEMBATAN ATJ MELAK DAN BANCAKAN UANG RAKYAT

SENDAWAR , indcyber.com— Di tengah hamparan Sungai Mahakam yang tenang, berdiri dua pilar beton berukuran…

3 days ago

SULAP JALUR HIJAU JADI BENTENG BISNIS ILEGAL: KULITI SKANDAL PERGUDANGAN TANPA IZIN DI SUNGAI KUNJANG SAMARINDA

SAMARINDA, indcyber.com — Tabir gelap kejahatan tata ruang, penggelapan pajak daerah, serta dugaan keterlibatan oknum…

3 days ago