Layanan Kesehatan Terancam Lumpuh, Nakes Kukar Siap Mogok Bila Tuntutan Diabaikan

Kutai Kartanegara, indcyber.com — Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menerima puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dari sektor tenaga kesehatan (nakes) dalam sebuah audiensi resmi yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kukar, Senin (24/11/2025).

Pertemuan tersebut digelar sebagai respons atas keluhan mendesak para nakes yang mengaku mengalami penurunan signifikan dalam pendapatan sejak status mereka ditetapkan sebagai PPPK paruh waktu. Kondisi itu disebut telah berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga serta beban kerja yang mereka emban selama ini.

Para nakes meminta kebijakan tersebut ditinjau ulang, mengingat peran vital mereka dalam pelayanan kesehatan publik di berbagai fasilitas kesehatan Kukar.

Dalam suasana audiensi yang berlangsung tegang namun terbuka, sejumlah perwakilan nakes menyampaikan bahwa jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah, mereka siap melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes atas penurunan kesejahteraan yang dinilai tidak adil.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, merespons serius ancaman tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan yang disampaikan para nakes adalah urgensi daerah yang tidak boleh diabaikan.

“Kami meminta Bupati Kukar untuk segera mengambil langkah cepat dan solutif. Penurunan pendapatan ini tidak boleh mengganggu pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah harus hadir menyelesaikan persoalan kesejahteraan tenaga kesehatan,” tegas Ahmad Yani dalam rapat tersebut.

Ahmad Yani menyatakan DPRD Kukar akan menindaklanjuti hasil audiensi ini dengan menggelar rapat kerja bersama dinas terkait. Ia menekankan pentingnya komunikasi terbuka untuk mencegah aksi mogok yang berpotensi mengganggu layanan kesehatan masyarakat secara luas.

Para nakes berharap pemerintah daerah segera merumuskan kebijakan yang lebih adil, baik melalui penyesuaian regulasi, skema tambahan penghasilan, maupun evaluasi status PPPK paruh waktu yang dinilai merugikan.

Situasi ini diperkirakan akan menjadi isu besar di sektor kesehatan Kukar jika tidak segera mendapatkan keputusan yang jelas dari pemerintah daerah.(***)