Categories: BERANDA

M Nuh : Perlu Wartawan Spesialis Kasus Fintech Ilegal

INDCYBER.COM, BANJARMASIN – Untuk menjawab segala persoalan yang bersifat kompleks sebagai imbas dari pesatnya perkembangan zaman, Dewan Pers menilai sangat penting lahirnya wartawan spesialis di tengah-tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh saat menjadi pembicara utama pada seminar program wartawan spesialis dalam perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Best Western, Banjarmasin, Jumat (7/2/2020).

Dia menyebutkan, program wartawan spesialis akan mulai dirancang dan disosialisasikan pada tahun ini.

Seminar hari ini pun merupakan kick-off meeting tanda dimulainya proses penyusunan kurikulum dan pembelajarannya agar dapat segera melahirkan jurnalis dengan keahlian khusus. Dengan begitu, mereka dapat menyajikan berita yang tidak sekedar deskriptif, tapi juga memberi solusi dan berperan lebih luas dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Misalkan yang paling simpel. Sekarang zamannya Fintech (teknologi finansial). 10 tahun lalu enggak ada. Sampean pelatihan 10 tahun yang lalu,  mau nulis apa? Kalau sekarang ada kasus fintech ilegal itu, paling sebatas (menulis) ada fintech ilegal,” kata Nuh saat diwawancara wartawan.

“Tetapi soal fintech itu apa? Kenapa menjadi ilegal? Kenapa itu penting ? Di situ perlu ada jurnalis yang spesialis di bidang keuangan atau teknologi finansial dan seterusnya,” tegasnya.

Segala tuntutan zaman itu, lanjutnya, menunjukkan pentingnya wartawan spesialis yang dia maksud.

Memang sebagian besar wartawan sudah punya fondasi kewartawanan yang cukup. Namun, menurut Nuh, perkembangan zaman mengharuskan wartawan untuk menjadi pakar di bidang tertentu.

“Dan itu menjadi bagian dari proudness (kebanggaan). Jangan hanya sebatas cukup begini (kompetensi) saja, itu berarti anda tidak bisa masuk ke dalam wilayah yang membawa perubahan itu,” ucapnya.

Editor : Slamet Pujiono

Redaksi -

Recent Posts

Kanwil Kemenkumham Kaltim Tegaskan PT Kalimanis Plywood Industries Tidak Terdaftar di Database AHU Online

​SAMARINDA. Indcyber.com— Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Timur secara…

5 days ago

Keadilan untuk Musliadi! Menakar Celah Hukum Putusan NO PN Samarinda dan Ujian Nurani Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

SAMARINDA , indcyber.com— Ironi penegakan hukum di ruang peradilan kembali menguji rasa keadilan publik. Musliadi,…

6 days ago

DPR KETOK PALU, SUYUDI ARIO SETO RESMI GANTIKAN LISTYO SIGIT

JAKARTA, indcyber.com  — DPR RI resmi menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan…

7 days ago

KAWAT 2 SENTIMETER DI JANTUNG, 14 KALI MEDIASI, Rp5 MILIAR TAK TERWUJUD

Skandal RSUD AWS Membuka Pertanyaan Lebih Besar: Ketika Pelayanan Publik Terjebak Budaya Kekuasaan dan “Bisnis…

1 week ago

Operasi Jalur Hitam Batu Bara Samarinda, Izin TUKS PT Bara Kumala Kedaluwarsa, Aktivitas Bongkar Muat Berpotensi Ilegal!

SAMARINDA. Indcyber.com — Praktik pengangkutan dan bongkar muat batu bara di kawasan Pelabuhan Samarinda berada…

1 week ago

Skenario “Penyelamat” di Balik Pencairan Rp700 Juta TPAK: Pengakuan Hudali Mukti Singkap Indikasi Pelanggaran Hukum Sistematis

Samarinda. Indcyber.com — Dalih kepedulian sosial kembali menjadi tameng klasik dalam kasus dugaan penyimpangan dana…

1 week ago