Polemik Mobil Dinas Wali Kota, Ketua DPRD Samarinda Ajak Masyarakat Bersikap Bijak

Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, meminta masyarakat memberi kesempatan kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk mengevaluasi polemik kendaraan dinas Wali Kota yang menggunakan sistem penyewaan. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan ranah pemerintah daerah dan diharapkan tidak mengganggu fokus pelayanan publik serta pembangunan kota. (Foto: Fathur )

Indcyber.com, SAMARINDA — Ketua DPRD Kota Samarinda, , mengimbau masyarakat untuk memberikan ruang kepada Pemerintah Kota Samarinda dalam menyikapi polemik kendaraan dinas yang digunakan oleh Wali Kota. Ia menilai persoalan tersebut merupakan bagian dari kebijakan operasional yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah.

Pernyataan itu disampaikan Helmi kepada awak media usai menghadiri kegiatan buka puasa bersama di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota Samarinda di Jalan Siradj Salman, Kecamatan Samarinda Ulu, Sabtu (14/3/2026). Suasana silaturahmi Ramadan menurutnya juga menjadi momentum untuk merespons berbagai isu publik secara bijak.

Helmi menegaskan bahwa DPRD tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan atas polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Ia berharap publik dapat menilai persoalan tersebut secara objektif sambil menunggu langkah resmi dari Pemerintah Kota Samarinda.

Menurutnya, penggunaan kendaraan melalui sistem sewa merupakan salah satu opsi yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk menunjang mobilitas kepala daerah. Kebijakan tersebut, kata dia, tentu telah melalui pertimbangan tertentu, baik dari sisi kebutuhan maupun efisiensi anggaran.

“Biarkan pemerintah kota mengevaluasi dan menentukan langkah terbaik. Kalau nanti dinilai kurang tepat, tentu ada mekanisme perbaikan,” ujarnya.

Helmi juga menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, kendaraan tersebut bukan merupakan pengadaan aset baru milik pemerintah daerah, melainkan menggunakan skema penyewaan. Hal ini dinilai memiliki kelebihan karena tidak menimbulkan beban kepemilikan jangka panjang.

Namun demikian, ia mengakui sistem tersebut juga memiliki sisi kekurangan, salah satunya kendaraan tidak menjadi bagian dari inventaris pemerintah. Meski begitu, ia menilai baik pengadaan maupun penyewaan sama-sama dapat diterapkan tergantung pada kebutuhan dan kebijakan masing-masing daerah.

Di akhir keterangannya, Helmi berharap polemik ini tidak mengganggu jalannya pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya menjaga fokus pada program pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih luas.

Penulis: Fathur   | Editor: Awang