Uji Skema Terbatas, Dorong Penerapan Bertahap Parkir Berlangganan

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menyarankan agar rencana penerapan parkir berlangganan di Samarinda dilakukan melalui uji coba skala terbatas terlebih dahulu. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan sistem berjalan efektif, tidak memberatkan masyarakat, serta berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola dengan baik.  (Fota: Fathur)

Indcyber.com, SAMARINDA – Anggota Komisi II  menyampaikan pandangannya terkait rencana penerapan sistem parkir berlangganan di . Ia menilai kebijakan tersebut memiliki potensi positif, namun perlu diterapkan secara bertahap agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Pernyataan itu disampaikannya kepada awak media usai menghadiri kegiatan buka puasa bersama di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota Samarinda, Sabtu (14/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, Viktor menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah kota dalam menjalankan program baru yang bersentuhan langsung dengan aktivitas harian warga.

Menurutnya, sistem parkir berlangganan dapat menjadi solusi untuk menata pengelolaan parkir di tepi jalan umum sekaligus meningkatkan transparansi aliran pendapatan dari sektor tersebut. Ia menyebutkan bahwa selama ini masih terdapat sejumlah persoalan terkait ketertiban dan pengawasan parkir yang perlu dibenahi.

Namun demikian, Viktor mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak langsung diberlakukan secara menyeluruh. Ia menyarankan pemerintah kota melakukan uji coba di beberapa titik strategis terlebih dahulu guna melihat efektivitas sistem serta respons masyarakat.

“Perlu ada tahapan percobaan dalam skala terbatas. Dari situ bisa dilihat apakah mekanismenya berjalan baik atau justru menimbulkan kendala. Setelah dievaluasi, baru dipertimbangkan untuk diterapkan lebih luas,” ujarnya.

Ia juga menyinggung rencana tarif parkir berlangganan yang beredar di masyarakat, yakni sekitar Rp400 ribu per tahun untuk sepeda motor dan Rp1 juta per tahun untuk mobil. Jika dihitung secara harian, menurutnya angka tersebut relatif terjangkau bagi pengguna yang rutin memanfaatkan parkir tepi jalan.

Meski begitu, Viktor menekankan bahwa masyarakat perlu mendapat pemahaman yang jelas mengenai cakupan program tersebut. Ia mengingatkan bahwa sistem berlangganan hanya berlaku untuk parkir di tepi jalan umum, sementara parkir di area tertentu seperti pusat perbelanjaan atau fasilitas khusus tetap dikenakan biaya terpisah.

Lebih lanjut, ia menilai program ini berpotensi menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dikelola secara profesional dan akuntabel. Untuk itu, ia mendorong pemerintah kota membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat sebelum mengambil keputus final.

Viktor menegaskan bahwa sosialisasi yang masif dan pelibatan akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, serta komunitas pemuda sangat diperlukan agar kebijakan tersebut mendapat dukungan luas. Ia berharap dengan perencanaan matang dan proses partisipatif, sistem parkir berlangganan dapat memberikan manfaat nyata bagi warga sekaligus memperkuat kinerja keuangan daerah.

Penulis: Fathur  | Editor: Awang