Categories: BERANDAKaltim

Surat Pernyataan Bersama Tahun 2023 Batal, Suryadi Nata: “Apresiasi Masyarakat Laporkan dugaan penyelewengan

Indcyber.com, Samarinda — Polemik kepemilikan aset lahan koperasi kembali memanas setelah terungkap bahwa Surat Pernyataan Bersama yang dibuat pada tanggal 18 agustus tahun 2023 dan di tanda tangani pada tanggal 31 Juli 2024 antara 3 Koperasi yaitu, TPPK Koperasi Kalimanis, TPPK-SM Koperasi Santi Murni, dan Forum Anggota Koperasi Sagatrade Murni (Fakta 9398) telah resmi pernah  dibatalkan oleh TPPK-SM Koperasi Santi Murni dan Forum anggota Sagatrade Murni (Fakta-9398) pada tanggal 2 Desember 2024.

“Surat pernyataan bersama tersebut hanya berlangsung selama sekitar 4 bulan saja dan di batalkan dengan 3 alasan mendasar. tidak bisa digunakan untuk kepentingan sepihak,” tegas Donny Situmorang, salah satu tokoh yang mengikuti langsung dinamika sengketa lahan ini.

Ketua Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Komando Garuda Sakti Kalimantan Timur, Suryadi Nata, memberikan apresiasi atas keterlibatan masyarakat dalam melaporkan dugaan penyelewengan aset negara maupun koperasi. Menurutnya, keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting dalam penegakan hukum.

“Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan aset negara sangat vital. Apalagi Presiden kerap menegaskan laporan dari daerah, sekecil apa pun, akan langsung ditindaklanjuti,” ujarnya.

Donny Situmorang

Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan sikapnya terhadap praktik mafia tanah yang kerap merugikan rakyat dan negara. Dengan tegas, ia menyatakan tidak akan ada kompromi sedikit pun dalam persoalan yang menyangkut uang dan hak rakyat.

“Kadang-kadang capek juga, saya dari daerah terpencil langsung dilapori kepada Presiden. Langsung saya kirim tim untuk lihat persoalannya. Tidak apa-apa, ini teknologi, bagus. Kalau ada korupsi, langsung Anda video, Anda rekam saja, langsung kirim. Supaya orang jera. Kalau sudah uang rakyat, ya harus untuk rakyat. tegas Presiden.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, segala bentuk perjanjian yang bertentangan dengan kepentingan anggota koperasi maupun digunakan secara sepihak tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, jika terbukti terdapat tindak pidana penyalahgunaan aset, maka dapat dijerat dengan:

* Pasal 2 dan 3 UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) tentang kerugian keuangan negara;

* Pasal 372 KUHP tentang penggelapan; serta

* Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan lahan.

Dengan pembatalan Surat Pernyataan Bersama tersebut, segala klaim sepihak atas lahan koperasi tidak sah secara hukum. Pemerintah melalui Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk membasmi mafia tanah dan praktik korupsi dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas utama.(RAI)

Surat tgl 18 Agustus 2023 tapi di tanda tangani pada tgl 31 Juli 2024 dan dibatalkan oleh Koperasi Santi Murni dan Forum anggota koperasi Sagatrade Murni (Fakta’9398) pada tanggal 2 Desember 2024.

indcyber

Recent Posts

Membedah Sisi Gelap Penganiayaan Brutal Berujung Pembunuhan di Tabang

TENGGARONG , indcyber.com — Pengadilan Negeri Tenggarong menjadi arena pembuktian atas aksi kekerasan barbar yang…

1 day ago

ANAK DIBAWAH UMUR DIPERKOSA BERKALI-KALI HINGGA HAMIL DAN DIGUGURKAN PAKSA, PELAKU BERNAMA AKAS HARUS DIHAJAR HUKUM MAKSIMAL!

SAMARINDA , indcyber.com — Dunia pendidikan dan moralitas kembali dicoreng oleh tindakan biadab yang tidak…

1 day ago

Nyawa Melayang di Tengah Tunggakan BPJS, Pekerja PT Wats Minta Keadilan

INDCYBER.COM, KUTAI KARTANEGARA – Tangis itu pecah di ruang perawatan intensif. Hamidah, istri dari Sapriadi,…

2 days ago

KONTROVERSI PERUBAHAN TRASE JALAN PROVINSI KALTIM DI KABUPATEN PASER

Paser, indcyber.com - Berdasarkan dokumentasi produk jurnalistik yang beredar, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud secara…

3 days ago

Topeng Seremonial di Gentung Temiang dan Jejak Pelanggaran Hukum di Balik Megaproyek Venue Porprov VIII Kaltim

TANAH GROGOT, indcyber.com — Dentuman kembang api, atraksi ratusan drone, dan kemegahan tari kolosal pada…

3 days ago

Skandal Hibah Rp175 Miliar KONI Kaltim: Bobrok Pengawasan Dispora dan Indikasi Pelanggaran Hukum Melawan Peraturan

SAMARINDA , indcyber.com— Pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) senilai Rp175 miliar…

4 days ago