Tambahan Anggaran Rp90 Miliar Diusulkan untuk Perkuatan Lereng, PP Tegaskan Kebisingan Bukan Ancaman Struktur

Cost Control PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Reyhan Suryaarbaika, menjelaskan kepada awak media bahwa kebisingan kendaraan tidak berdampak signifikan terhadap struktur terowongan. Ia juga menyebut usulan tambahan anggaran sekitar Rp90 miliar masih dalam proses pengajuan dan belum masuk dalam APBD 2026. (Foto: Yana)

Indcyber.com, SAMARINDA – PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk melalui Cost Control, Reyhan Suryaarbaika, memastikan bahwa kebisingan kendaraan tidak berdampak signifikan terhadap kekuatan struktur terowongan. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui awak media, Rabu (2/3/2026).

Menurut Reyhan, sejak tahap perencanaan, aspek suara dan kecepatan kendaraan telah dimasukkan dalam perhitungan teknis. Pemodelan struktur dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan daya tahan konstruksi terhadap berbagai beban, termasuk getaran dan kebisingan lalu lintas.

“Dari sisi desain, faktor suara sudah diperhitungkan. Jadi dampaknya terhadap struktur tidak signifikan,” ujarnya.

Terkait usulan tambahan anggaran sekitar Rp90 miliar, Reyhan menjelaskan bahwa dana tersebut belum tercantum dalam APBD murni 2026 maupun RAPBD 2026. Pengajuan masih menunggu proses administrasi dan penyesuaian berdasarkan hasil kajian teknis terbaru.

Anggaran tersebut direncanakan untuk pekerjaan prioritas, khususnya di area inlet terowongan. Lingkupnya meliputi pelandaian atau regrading lereng, pemasangan tambahan ground anchor, penambahan waller beam, hingga pekerjaan backfill atau penimbunan kembali pada bagian atas perpanjangan struktur.

Sementara di sisi outlet, tidak direncanakan pelandaian lereng, namun tetap ada penguatan tambahan berupa ground anchor dan waller beam. Reyhan menyebut, biaya pemasangan ground anchor cukup tinggi per meter, sehingga memengaruhi total estimasi kebutuhan anggaran.

Ia menambahkan, desain teknis perkuatan telah melalui asistensi sejak 2024 dan kini masuk dalam tahapan prosedural pengajuan layak fungsi. Secara perhitungan, faktor keamanan struktur telah dirancang memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa tambahan anggaran tersebut merupakan langkah mitigasi berbasis kajian teknis, bukan jaminan mutlak bahwa risiko longsor tidak akan terjadi. Upaya ini disebut sebagai optimalisasi keamanan konstruksi.

Di sisi lain, pekerjaan lanjutan masih menghadapi kendala pembebasan lahan. Dari kebutuhan sekitar 12 hingga 14 bidang, masih tersisa sekitar empat bidang yang belum tuntas, terutama di area inlet. Prosesnya saat ini berada pada tahap appraisal dan koordinasi dengan pemilik lahan.

“Tim appraisal sudah turun. Sekarang tinggal menunggu kesiapan anggaran dan kesepakatan dengan warga,” jelasnya.

Reyhan menegaskan, uji kelayakan resmi baru dapat dilaksanakan setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis di kementerian terkait terpenuhi, termasuk dukungan pembebasan lahan yang menjadi bagian penting dari kelanjutan proyek.

Penulis: Fathur   | Editor: Awang