Aris Mulyanata Desak Regulasi Pemakaman: “Jangan Sampai Warga Kesulitan di Saat Berduka”

Indcyber.com, Samarinda – Kesulitan mencari lahan pemakaman bagi orang tercinta masih menjadi kenyataan pahit bagi sebagian warga Samarinda. Kondisi ini mendorong Anggota DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata, untuk mendesak pemerintah segera membuat regulasi yang jelas terkait pemakaman dan bantuan sosial bagi keluarga yang berduka.

Dalam keterangannya kepada wartawan usai menghadiri rapat pembahasan anggaran, Kamis (27/2/2025), Aris menyoroti kondisi lahan pemakaman yang semakin terbatas dan belum dikelola dengan baik. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap warga yang harus berjuang di tengah duka hanya untuk mendapatkan tempat peristirahatan terakhir bagi keluarganya.

“Saat kehilangan orang tercinta, beban emosional sudah begitu berat. Jangan ditambah lagi dengan kesulitan mencari lahan pemakaman atau harus mengeluarkan biaya besar. Ini masalah kemanusiaan, dan pemerintah harus hadir,” tegasnya.

Aris menekankan bahwa jika anggaran untuk pengadaan lahan pemakaman masih terbatas, solusi lain harus segera dipertimbangkan. Salah satunya adalah dengan membentuk sistem iuran yang lebih tertata atau mengoptimalkan subsidi dari pemerintah.

Tak hanya itu, Aris juga menyoroti pentingnya regulasi bantuan sosial bagi warga yang berduka. Ia mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk membantu keluarga yang sedang mengalami musibah, seperti penyediaan tenda, kursi, serta kebutuhan lain dalam prosesi pemakaman.

Ia berharap adanya paguyuban atau lembaga koordinasi yang bisa menjadi rujukan dalam pengelolaan pemakaman dan bantuan sosial. Dengan aturan yang lebih jelas, ia yakin masyarakat tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi situasi sulit.

“Di saat duka, masyarakat seharusnya mendapat kepastian dan kemudahan, bukan justru dihadapkan pada persoalan yang seharusnya bisa diatasi sejak awal. Jangan sampai kesedihan mereka bertambah hanya karena urusan birokrasi yang berbelit,” pungkasnya.

Reporter : Fathur | Editor  : Awang | ADV

Awang

Recent Posts

Kanwil Kemenkumham Kaltim Tegaskan PT Kalimanis Plywood Industries Tidak Terdaftar di Database AHU Online

​SAMARINDA. Indcyber.com— Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Timur secara…

4 days ago

Keadilan untuk Musliadi! Menakar Celah Hukum Putusan NO PN Samarinda dan Ujian Nurani Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

SAMARINDA , indcyber.com— Ironi penegakan hukum di ruang peradilan kembali menguji rasa keadilan publik. Musliadi,…

5 days ago

DPR KETOK PALU, SUYUDI ARIO SETO RESMI GANTIKAN LISTYO SIGIT

JAKARTA, indcyber.com  — DPR RI resmi menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan…

6 days ago

KAWAT 2 SENTIMETER DI JANTUNG, 14 KALI MEDIASI, Rp5 MILIAR TAK TERWUJUD

Skandal RSUD AWS Membuka Pertanyaan Lebih Besar: Ketika Pelayanan Publik Terjebak Budaya Kekuasaan dan “Bisnis…

6 days ago

Operasi Jalur Hitam Batu Bara Samarinda, Izin TUKS PT Bara Kumala Kedaluwarsa, Aktivitas Bongkar Muat Berpotensi Ilegal!

SAMARINDA. Indcyber.com — Praktik pengangkutan dan bongkar muat batu bara di kawasan Pelabuhan Samarinda berada…

1 week ago

Skenario “Penyelamat” di Balik Pencairan Rp700 Juta TPAK: Pengakuan Hudali Mukti Singkap Indikasi Pelanggaran Hukum Sistematis

Samarinda. Indcyber.com — Dalih kepedulian sosial kembali menjadi tameng klasik dalam kasus dugaan penyimpangan dana…

1 week ago