DPRD Desak Aturan Harga Seragam Sekolah

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, memberikan keterangan kepada media usai rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda terkait mahalnya harga seragam sekolah, Senin (21/7/2025). Foto: Fathur.

Indcyber.com, SAMARINDA — Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti mahalnya harga seragam sekolah yang dikeluhkan banyak orang tua murid. Persoalan ini dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda di Gedung DPRD, Senin (21/7/2025).

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi IV, Mohammad Novan Syahronny Pasie, dan dihadiri anggota komisi seperti Sri Puji Astuti, Anhar, Harminsyah, dan Abdul Muis. Dari pihak Disdikbud hadir Kepala Dinas Asli Nuryadin.

Usai rapat, Novan memberikan keterangan kepada media bahwa pihaknya menerima banyak aduan masyarakat terkait harga seragam yang dijual di koperasi sekolah dengan nilai jauh di atas harga pasar.
“Memang ditemukan ada harga-harga yang melebihi kewajaran. Karena itu, kami mendorong adanya standarisasi harga seragam sebagai solusi jangka pendek,” ujar Novan kepada wartawan.

Standarisasi tersebut, lanjutnya, bukan untuk membatasi ruang gerak koperasi sekolah, melainkan sebagai pedoman agar harga tetap terjangkau namun tetap mempertimbangkan kualitas bahan.
“Silakan harganya disesuaikan jika bahannya bagus, tapi jangan sampai melonjak terlalu tinggi,” tambahnya.

Menurut Novan, tingginya harga seragam bukan isu baru, namun semakin mendesak untuk diselesaikan di tengah tekanan ekonomi dan inflasi yang dirasakan warga pasca pandemi.
“Pemerintah daerah tidak boleh diam. Warga sudah cukup terbebani, dan ini bisa jadi ruang untuk intervensi anggaran,” tegasnya.

Komisi IV juga mendorong agar Pemkot Samarinda mengalokasikan subsidi untuk seragam, khususnya seragam batik dan pakaian khas daerah, dalam APBD 2026.
“Setidaknya seragam batik bisa disubsidi agar tidak jadi beban tahunan bagi orang tua siswa,” kata Novan.

Komisi IV berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini agar pendidikan di Samarinda makin inklusif dan tidak memberatkan masyarakat.

Reporter: Fathur | Editor: Awang | ADV

Awang

Recent Posts

Kuasa Hukum Soroti Lambannya Penanganan Polsek Tabang, Terlapor Persetubuhan Anak Dilaporkan Kabur Tengah Malam

KUTAI KARTANEGARA, Indcyber.com — Penanganan kasus dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kecamatan Tabang,…

2 days ago

Dugaan Persetubuhan Anak di Tabang Kukar Berlangsung Dua Tahun, Orang Tua Tolak Damai Rp40 Juta dan Terlapor Diduga Kabur

KUTAI KARTANEGARA, Indcyber.com — Kasus dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur mencuat…

2 days ago

Membedah Sisi Gelap Penganiayaan Brutal Berujung Pembunuhan di Tabang

TENGGARONG , indcyber.com — Pengadilan Negeri Tenggarong menjadi arena pembuktian atas aksi kekerasan barbar yang…

5 days ago

ANAK DIBAWAH UMUR DIPERKOSA BERKALI-KALI HINGGA HAMIL DAN DIGUGURKAN PAKSA, PELAKU BERNAMA AKAS HARUS DIHAJAR HUKUM MAKSIMAL!

SAMARINDA , indcyber.com — Dunia pendidikan dan moralitas kembali dicoreng oleh tindakan biadab yang tidak…

5 days ago

Nyawa Melayang di Tengah Tunggakan BPJS, Pekerja PT Wats Minta Keadilan

INDCYBER.COM, KUTAI KARTANEGARA – Tangis itu pecah di ruang perawatan intensif. Hamidah, istri dari Sapriadi,…

5 days ago

KONTROVERSI PERUBAHAN TRASE JALAN PROVINSI KALTIM DI KABUPATEN PASER

Paser, indcyber.com - Berdasarkan dokumentasi produk jurnalistik yang beredar, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud secara…

7 days ago