DPRD Desak Aturan Harga Seragam Sekolah

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, memberikan keterangan kepada media usai rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda terkait mahalnya harga seragam sekolah, Senin (21/7/2025). Foto: Fathur.

Indcyber.com, SAMARINDA — Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti mahalnya harga seragam sekolah yang dikeluhkan banyak orang tua murid. Persoalan ini dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda di Gedung DPRD, Senin (21/7/2025).

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi IV, Mohammad Novan Syahronny Pasie, dan dihadiri anggota komisi seperti Sri Puji Astuti, Anhar, Harminsyah, dan Abdul Muis. Dari pihak Disdikbud hadir Kepala Dinas Asli Nuryadin.

Usai rapat, Novan memberikan keterangan kepada media bahwa pihaknya menerima banyak aduan masyarakat terkait harga seragam yang dijual di koperasi sekolah dengan nilai jauh di atas harga pasar.
“Memang ditemukan ada harga-harga yang melebihi kewajaran. Karena itu, kami mendorong adanya standarisasi harga seragam sebagai solusi jangka pendek,” ujar Novan kepada wartawan.

Standarisasi tersebut, lanjutnya, bukan untuk membatasi ruang gerak koperasi sekolah, melainkan sebagai pedoman agar harga tetap terjangkau namun tetap mempertimbangkan kualitas bahan.
“Silakan harganya disesuaikan jika bahannya bagus, tapi jangan sampai melonjak terlalu tinggi,” tambahnya.

Menurut Novan, tingginya harga seragam bukan isu baru, namun semakin mendesak untuk diselesaikan di tengah tekanan ekonomi dan inflasi yang dirasakan warga pasca pandemi.
“Pemerintah daerah tidak boleh diam. Warga sudah cukup terbebani, dan ini bisa jadi ruang untuk intervensi anggaran,” tegasnya.

Komisi IV juga mendorong agar Pemkot Samarinda mengalokasikan subsidi untuk seragam, khususnya seragam batik dan pakaian khas daerah, dalam APBD 2026.
“Setidaknya seragam batik bisa disubsidi agar tidak jadi beban tahunan bagi orang tua siswa,” kata Novan.

Komisi IV berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini agar pendidikan di Samarinda makin inklusif dan tidak memberatkan masyarakat.

Reporter: Fathur | Editor: Awang | ADV