DPRD Kaltim Siap “Bersih-Bersih” Aset Daerah: Jalan Nasional dan STS Muara Berau Jadi Target Utama

Indcyber.com, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur tak mau lagi berlama-lama dengan persoalan aset dan potensi daerah yang mangkrak. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pengambilalihan jalan nasional ke provinsi, sekaligus menertibkan regulasi kegiatan Ship to Ship (STS) Muara Berau yang selama ini tak menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasanuddin mengungkapkan, banyak ruas jalan nasional di Kaltim, seperti kawasan Batuah, Berau, hingga Mahulu, yang kondisinya memperihatinkan akibat lambatnya perbaikan dari pemerintah pusat.

“Kalau terus nunggu pusat, jalan bisa hancur total. Makanya, kita dorong supaya kewenangannya dilimpahkan ke provinsi,” kata Hasanuddin , usai menghadiri acara halalbihalal dan walimatus safar di Jalan M. Yamin Gang 1, Samarinda, Sabtu (26/4/2025) malam.

Ia memastikan, isu ini bakal menjadi salah satu topik panas dalam pertemuan khusus DPRD bersama jajaran eksekutif yang dijadwalkan Senin (28/4/2025) di Hotel Platinum, Balikpapan. “Kita akan bahas serius. Ini soal hak rakyat yang harus kita bela,” tegasnya.

Tak hanya soal jalan, Hasanuddin juga menyorot tajam aktivitas STS di Muara Berau. Menurutnya, kegiatan bongkar muat triliunan rupiah itu berjalan tanpa kontribusi sepeser pun untuk kas daerah, meski sudah berlangsung hampir 15 tahun.

“Ini sudah nggak benar. Besar kegiatannya, tapi PAD kita nol. Kalau memang nggak mau ada kontribusi, pindahkan saja ke provinsi lain yang punya aturan tegas,” sentilnya.

Hasanuddin mendesak agar segera ada Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk mengatur kegiatan STS di Muara Berau. Ia menilai, pengelolaan STS yang selama ini “liar” sangat merugikan Kaltim.

“STS antarnegara itu harusnya ada rekomendasi dari gubernur. Tapi selama ini nggak ada laporan, nggak ada izin. Kita nggak boleh diam saja,” tambahnya.

Dengan dukungan penuh dari Gubernur Kaltim yang baru, Hasanuddin optimistis dua masalah besar ini bisa segera diselesaikan. Baginya, ini bukan sekadar urusan infrastruktur atau keuangan daerah, tapi soal harga diri dan hak rakyat Kalimantan Timur.

“Kita kawal sama-sama. Ini waktunya Kaltim berbenah,” tutup Hasanuddin penuh semangat.

Penulis: Fathur | Editor : Awang | ADV