DPRD Samarinda Dorong Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Guru PAUD dan Pemerataan Fasilitas Sekolah

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, bersama Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta para pendidik PAUD Kota Samarinda usai menggelar rapat hearing terkait pemberian insentif guru PAUD dan evaluasi sarana prasarana sekolah, di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kota Samarinda, Senin (3/11/2025). Foto: Yana

Indcyber.com, SAMARINDA — Komisi IV DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan aspirasi tenaga pendidik, terutama para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang selama in masih menghadapi persoalan kesejahteraan. Hal itu disampaikan dalam rapat hearing bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan perwakilan pendidik PAUD, Senin (3/11/2025).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kota Samarinda tersebut dipimpin Ketua Komisi IV Mohammad Novan Syahronny Pasie dan Wakil Ketua Sri Puji Astuti, dengan dihadiri Penasehat HIMPAUDI Kota Samarinda Erika Oktaviani serta Kabid Pembinaan Ketenagaan Disdikbud, Taufik Rachman.

Dalam rapat tersebut, Komisi IV menampung sejumlah keluhan terkait keterlambatan pencairan dan penyusutan jumlah penerima insentif guru PAUD. Dari total sekitar 785 guru yang sebelumnya menerima bantuan, kini hanya sekitar 385 orang yang tercatat sebagai penerima.

Menurut Novan Syahronny Pasie, persoalan ini terjadi karena adanya penyesuaian terhadap regulasi baru yang tercantum dalam Perwali Nomor 65 Tahun 2022, pengganti Perwali Nomor 8 Tahun 2022, yang mengatur ulang kualifikasi penerima insentif.

“Kami ingin memastikan tidak ada guru yang layak tetapi tidak mendapatkan haknya. Karena itu, kami mendorong dilakukan kualifikasi ulang agar lebih adil dan transparan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Komisi IV akan menindaklanjuti hasil hearing tersebut dengan Disdikbud dan berencana melakukan pembahasan bersama Wali Kota Samarinda untuk menemukan formula yang tepat dalam menjaga kesejahteraan tenaga pendidik PAUD.

“Guru PAUD adalah garda terdepan dalam membentuk karakter anak. Pemerintah daerah harus hadir untuk memastikan mereka mendapat perhatian yang layak,” tegasnya.

Sementara itu, Penasehat HIMPAUDI Kota Samarinda Erika Oktaviani menyampaikan apresiasi atas sikap DPRD yang responsif terhadap keluhan para guru PAUD.

“Kami senang karena aspirasi kami didengar. Regulasi baru ini belum tersosialisasi dengan baik, sehingga banyak guru yang bingung dan merasa kehilangan haknya. Kami berharap Pemkot lebih peduli terhadap kesejahteraan guru PAUD,” tuturnya.

Ia menambahkan, insentif sebesar Rp700 ribu per bulan sangat berarti bagi para guru PAUD, yang sebagian besar masih berstatus non-ASN dengan penghasilan antara Rp300 ribu hingga Rp600 ribu per bulan.

Sementara dari pihak Disdikbud, Taufik Rachman menjelaskan bahwa pengurangan jumlah penerima dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan.

“Kami memastikan insentif diberikan kepada guru yang aktif mengajar dan memiliki rombongan belajar (rombel) yang jelas. Setelah hearing ini, kami akan menerbitkan surat edaran agar kriteria penerima lebih transparan,” katanya.

Selain membahas kesejahteraan guru PAUD, Komisi IV juga memaparkan hasil kunjungan lapangan ke sejumlah SD dan SMP di Samarinda. Hasilnya, masih banyak sekolah yang membutuhkan perhatian, terutama terkait pemerataan pembangunan ruang belajar, perawatan fasilitas, serta penyediaan sarana pendukung kegiatan belajar mengajar.

“Persoalan pendidikan bukan hanya soal kesejahteraan guru, tetapi juga soal lingkungan belajar yang layak. Kami akan terus mengawal kebijakan agar sektor pendidikan di Samarinda semakin berkualitas,” tutur Novan.

Melalui rapat tersebut, DPRD menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang adil, merata, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Samarinda sejak usia dini.

Reporter: Fathur | Editor: Awang