Categories: BERANDASamarinda

Klarifikasi Wakil Gubernur Kaltim Soal Anggaran Rumah Jabatan, Seno Aji Tekankan Fungsi untuk Pelayanan Publik

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, memberikan keterangan kepada awak media terkait polemik anggaran rumah jabatan, usai menghadiri agenda resmi di Samarinda. (Foto: Fathur)

Indcyber.com, SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, , memberikan klarifikasi terkait polemik anggaran rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.

Penjelasan tersebut disampaikan Seno Aji kepada awak media pada Kamis (2/4/2026) sore melalui sambungan telepon, sebagai respons atas pemberitaan yang dinilainya belum sepenuhnya menggambarkan substansi kebijakan tersebut secara utuh.

Ia mengakui bahwa dalam wawancara sebelumnya, keterbatasan waktu membuat penjelasan yang disampaikan belum cukup rinci.

“Dalam kesempatan sebelumnya, saya merasa belum bisa menjelaskan secara menyeluruh karena keterbatasan waktu dan ruang. Sehingga mungkin menimbulkan persepsi yang belum tepat di masyarakat,” ujarnya.

Seno juga menyampaikan apresiasi atas perhatian publik terhadap penggunaan anggaran daerah, khususnya terkait alokasi lebih dari Rp25 miliar dalam untuk fasilitas rumah jabatan dan ruang kerja pimpinan daerah.

Menurutnya, penggunaan istilah dalam penyampaian sebelumnya bisa saja menimbulkan kesalahpahaman, sehingga diperlukan penjelasan yang lebih terbuka.

“Anggaran tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menunjang fasilitas negara yang digunakan dalam menjalankan tugas pelayanan publik,” tegasnya.

Ia menjelaskan, penganggaran rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur mengacu pada , di mana seluruh pembiayaan bersumber dari APBD provinsi.

Lebih lanjut, Seno merinci bahwa anggaran tersebut digunakan untuk rehabilitasi bangunan yang telah berusia puluhan tahun, peningkatan sistem keamanan, penataan ruang kerja, serta penyediaan fasilitas pendukung kegiatan resmi pemerintahan.

“Fasilitas ini juga digunakan untuk menerima tamu daerah, kegiatan koordinasi pembangunan, hingga acara keagamaan dan sosial,” jelasnya.

Ia menambahkan, total anggaran tersebut tidak digunakan dalam satu pos, melainkan tersebar dalam berbagai item belanja, termasuk perbaikan ruang kerja gubernur, rumah jabatan, hingga kebutuhan operasional harian.

Selain itu, Seno menegaskan bahwa rumah jabatan tidak bersifat eksklusif, melainkan terbuka untuk masyarakat dalam momen tertentu.

“Beberapa kali rumah jabatan kami buka untuk masyarakat, seperti saat Hari Raya Idulfitri. Ribuan warga hadir untuk bersilaturahmi. Ini menunjukkan bahwa rumah jabatan juga menjadi ruang kebersamaan bagi rakyat,” katanya.

Terkait proses penganggaran, ia memastikan seluruh tahapan telah melalui mekanisme resmi, mulai dari usulan oleh perangkat daerah, pembahasan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga persetujuan bersama DPRD dan penetapan dalam Peraturan Daerah.

“Seluruh proses berjalan sesuai aturan dan diawasi, sehingga transparansi tetap terjaga,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Seno Aji menegaskan komitmennya untuk terus terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat.

“Kami sangat menghargai pengawasan publik. Harapannya, setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan Kalimantan Timur,” pungkasnya. (***)

Penulis: Fathur  | Editor: Awang | Sumber : Pers release

Awang

Recent Posts

Kanwil Kemenkumham Kaltim Tegaskan PT Kalimanis Plywood Industries Tidak Terdaftar di Database AHU Online

​SAMARINDA. Indcyber.com— Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Timur secara…

2 days ago

Keadilan untuk Musliadi! Menakar Celah Hukum Putusan NO PN Samarinda dan Ujian Nurani Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

SAMARINDA , indcyber.com— Ironi penegakan hukum di ruang peradilan kembali menguji rasa keadilan publik. Musliadi,…

3 days ago

DPR KETOK PALU, SUYUDI ARIO SETO RESMI GANTIKAN LISTYO SIGIT

JAKARTA, indcyber.com  — DPR RI resmi menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan…

4 days ago

KAWAT 2 SENTIMETER DI JANTUNG, 14 KALI MEDIASI, Rp5 MILIAR TAK TERWUJUD

Skandal RSUD AWS Membuka Pertanyaan Lebih Besar: Ketika Pelayanan Publik Terjebak Budaya Kekuasaan dan “Bisnis…

4 days ago

Operasi Jalur Hitam Batu Bara Samarinda, Izin TUKS PT Bara Kumala Kedaluwarsa, Aktivitas Bongkar Muat Berpotensi Ilegal!

SAMARINDA. Indcyber.com — Praktik pengangkutan dan bongkar muat batu bara di kawasan Pelabuhan Samarinda berada…

5 days ago

Skenario “Penyelamat” di Balik Pencairan Rp700 Juta TPAK: Pengakuan Hudali Mukti Singkap Indikasi Pelanggaran Hukum Sistematis

Samarinda. Indcyber.com — Dalih kepedulian sosial kembali menjadi tameng klasik dalam kasus dugaan penyimpangan dana…

7 days ago