Ketua DPD LSM FAKTA Kubar,Hertin Armansyah.
INDCYBER.COM,KUBAR-Fenomena keributan yang terjadi dilingkungan Setkab Kutai Barat baru-baru ini yang diduga masalah proyek begitu menyedihkan sekaligus membuat masyarakat merasa kecewa dan prihatin.
Menyikapi hal tersebut Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Akuntabilitas & Transparansi(Fakta) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) meminta dan mendesak Bupati Kutai Barat FX. Yapan segera memanggil dan menyerahkan pihak yang diduga melakukan penghalangan terhadap peserta lain kepada APH.
“Kejadian itu (kalau) tidak ada konspirasi?! Untuk memastikan tidak ada praktik (kotor) permufakatan jahat dalam pengadaan proyek di Kabupaten Kutai Barat yang menyebabkan kisruh tersebut.Karena perencanaan program yang buruk salah satunya sering terjadi di proyek infrastruktur,”ujar Hertin kepada awak media,Minggu(11/7/2021) siang melalui pesan whatsappnya.
Hertin juga melihat ada yang tak beres kala ia mendapatkan informasi dan data tentang kegiatan uji lelang beberapa proyek dilingkungan pemerintah Kutai Barat (kubar) Akhir-akhir ini.
Masih lanjut Hertin hal tersebut dilihat dari kejadian yang sempat terjadi adanya kekisruhan pada saat uji lelang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupatn Kutai Barat melalui OPD pelaksana.
“Keributan antara peserta ataukah orang yang back-up salah satu perserta lelang proyek terjadi pada tanggal 6 Juli 2021 itu menunjukan adanya ketidak beresan atau ketidak percayaan peserta terhadap pemerintah sekarang ini melakukan dengan adil dan jujur. Karena diduga ada penghadangan oleh pihak tertentu terhadap peserta lainnya, sehingga memicu cek-cok tersebut.”bebernya.
Menurut Hertin, ini merupakan hal yang baru terjadi di era pemerintahan Bupati Kutai Barat sekarang ini. Apabila kita menoleh ke pemerintahan sebelumnya yaitu era Bupati Ir.Rama A Asia sampai diera Bupati Ismail Thomas,SH,. M.Si tidak pernah terjadi adanya pihak yang berebut proyek rebut di dalam kantor Pemerintahan Kutai Barat.
“Padahal dalam kurun waktu kurang lebih 17 tahun era kepemimpinan mereka, ratusan proyek yang dilakukan lelang dipemerintah Kabupatn Kutai Barat dan nilainya bahkan ada yang ratusan milyar rupiah, ini belasan atau hanya puluhan proyek dan nilainya masih belasan milyar sudah terjadi fenomena yang tidak baik dan merusak citra dan wibawa pemerintah,”tegasnya.
Hertin juga menuturkan jika hak tersebut terus dibiarkan tentu akan menjadi kendala-kendala pemeritah ini membangun dengan maksimal, jadi system dan perencanaannya harus matang dan terukur, ada jaminan disana dalam pelaksanaannya.
“Oleh sebab itu seharusnya dilakukan evaluasi mendalam oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat khususnya, kami meminta Pak Bupati FX.Yapan,SH dan Pak Wakil Bupati H.Ediyanto Arkan,SE harus segera menindaklanjuti masalah yang sempat terjadi itu dan melakukan tindakan tegas kepada pihak-pihak yang bermain (jika) ada,untuk menghindari kejadian yang serupa dikemudian hari serta menjamin hak-hak masyarakat (peserta)lainnya sesuai dengan peraturan yang ada,”urainya.
Sehingga pemenang dan pengerjaan proyek itu dapat dilaksanakan secara baik dan benar tanpa adanya tekanan dan fee ke pihak tertentu, yang mengakibatkan mutu atau kwalitas bangunannya buruk.
Hertin selaku pentolan LSM Fakta Kubar sangat mengkhawatirkan jika sampai terjadi (pengondisian) oleh pihak tertentu demi keuntungan pribadi, misalnya persekongkolan untuk memenangkan pihak tertentu dan lain lain.
Karena informasi ini sudah berkembang dan LSM Fakta Kubar juga sudah mendapat informasi dan data, namun masih perlu ditelusuri lebih lanjut dan jika ini benar, maka akan segera diserahkan atau laporkan kepada pihak berwenang dan tentu perlu dukungan dari seluruh elemen msyarakat Kabupaten Kutai Barat.
“Karena kita mau Kabupaten Kutai Barat ini lebih maju dan semakin sejahtera kedepannya, bebas dari praktik KKN dan sebagainya.Kami tentu sangat mendukung pemerintah, terutama melakukan semua proses yang baik dan benar tidak hanya menguntungkan pihak tertentu atau oknum pejabat tertentu ini semua demi membangun Kutai Barat lebih baik dan “BERADAT”,pungkasnya.
Penulis:Slamet
Editor:Fahri
SAMARINDA, indcyber.com — Praktik pengolahan dan komersialisasi air bersih di Kota Samarinda mendadak disorot tajam.…
TANJUNG SELOR, indcyber.com— Sebuah ironi besar tersaji dalam panggung pemerintahan Kalimantan Utara. Di saat Gubernur…
KUTAI KARTANEGARA, indcyber.com — Pernyataan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, yang menolak membangun…
SENDAWAR , indcyber.com— Di tengah hamparan Sungai Mahakam yang tenang, berdiri dua pilar beton berukuran…
SAMARINDA, indcyber.com — Tabir gelap kejahatan tata ruang, penggelapan pajak daerah, serta dugaan keterlibatan oknum…
SAMARINDA , indcyber.com— Pelayanan air bersih oleh Perumdam Tirta Kencana (PDAM) Kota Samarinda kembali mendapat…
View Comments
Saya sangat setuju karna apa bila pemerintah setempat tidak cepat mengambil kebijakan untuk meluruskan hal seperti ini bisa kacau balau semua..karna hal seperti ini sudah sangat nyata yg di rugikan adalah masyarakat sendiri