Suryadi Nata: Lembaga Aliansi Indonesia BPAN KGS Kaltim Siap Kawal Aksi Mahasiswa, Tegakkan Hukum & Selamatkan Aset Negara

Indcyber.com, Samarinda – Ketua Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Komando Garuda Sakti Provinsi Kalimantan Timur, Suryadi Nata, menyatakan sikap tegas terkait rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar berbagai elemen mahasiswa dan pemuda di Samarinda pada Senin, 25 Agustus 2025.

Suryadi menegaskan bahwa pihaknya akan turut serta melakukan mentoring dan pengawalan terhadap gerakan moral mahasiswa, khususnya dalam membongkar dugaan praktik korupsi, penyalahgunaan dana hibah, hingga proyek infrastruktur yang bermasalah.

Aksi mahasiswa jangan dianggap sepele. Mereka membawa suara rakyat. Lembaga kami akan berdiri di garda depan, memastikan aparat penegak hukum tidak menutup mata dan tidak tebang pilih dalam menindak dugaan korupsi di Kalimantan Timur,” tegas Suryadi Nata.

Diketahui, besok akan ada gelombang aksi serentak dari berbagai kelompok:

1. Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK Kaltim) menuntut Gubernur Kaltim bertanggung jawab atas buruknya tata kelola dana hibah 2024 dan mendesak Kejati segera menyelidiki potensi korupsi.

2. Persatuan Mahasiswa Pejuang Kalimantan Timur (PERMAJANG) menyoroti proyek pembangunan jalan Semangko–Kersik senilai Rp36 miliar yang diduga dikerjakan asal-asalan oleh PT IKP dan diawasi CV ATK. Mereka mendesak Kejati memanggil Kadis PUPR-PERA Kaltim.

3. Forum Komunikasi Pemuda Kalimantan Timur (FORKOP-KT) menuntut pengusutan tuntas dugaan penyimpangan kredit konsumen, kredit korporasi, hingga penggunaan anggaran diklat yang diduga bermasalah.

4. Aksi Solidaritas Masyarakat Menggugat Keadilan juga akan digelar di halaman Mapolres, mengusung isu penegakan hukum dan keadilan rakyat.

Suryadi menegaskan, seluruh isu yang diangkat mahasiswa bukan sekadar aspirasi, melainkan fakta lapangan yang harus segera ditindaklanjuti.

“Kejati Kaltim dan aparat hukum jangan coba-coba bermain mata dengan para pelaku. Jika ada indikasi korupsi, harus diusut sampai ke akar. Jangan hanya jadi tontonan, rakyat menunggu bukti nyata penegakan hukum,” ujar Suryadi dengan nada keras.

Ia menambahkan, Lembaga Aliansi Indonesia BPAN KGS Kaltim akan terus mengawal dan mengawasi semua kebijakan pemerintah daerah yang berpotensi merugikan rakyat dan negara.

“Tidak ada ruang bagi koruptor di Kaltim. Kalau aparat hukum lamban, maka rakyat dan mahasiswa yang akan turun tangan. Kami akan pastikan suara keadilan tidak bisa dibungkam,” tutupnya.(st)