Categories: DPRD KALTIMSamarinda

Tarif Tol Mahal,Ini Tanggapan Muspandi Anggota Komisi III DPRD Kaltim

INDCYBER.COM, SAMARINDA-Tarif jalan Tol Balikpapan Samarinda telah ditetapkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui Keputusan Nomor 534/KPTS/M/2020, tanggal 29 Mei 2020.

Keputusan ini mengatur tentang penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol pada Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 2, 3 dan 4 (Samboja-Simpang Jembatan Mahkota 2).

Penetapan tarif tol tersebut juga mendapatkan tanggapan dari anggota Komisi III DPRD Kaltim yang juga Ketua Bapemperda,H Muspandi.Ia mengatakan jika penetapan tarif tol Balsam adalah Kementerian PUPR bukan Pemerintah Daerah.

“Terkait penetapan tarif tol itu kan kewenangan Kementerian PUPR dalam hal ini Menteri PUPR Pak Basuki, kalau saya pribadi sih tidak masalah tapi ini jalan Tol Balsam kan dilalui banyak orang sehingga memang diperlukan pembahasan kembali dengan Menteri PUPR,Dinas terkait serta Komisi III DPRD Kaltim untuk duduk bersama,”ujar Politisi Senior PAN Kaltim kepada indcyber.com disela kunjungan kerja meninjau Tol Balsam, Kamis (10/6/2020).

Pria yang juga sebagai Ketua Bapemperda DPRD Kaltim ini juga mengatakan jika tarif tersebut akan segera diberlakukan untuk itu ia juga menyarankan agar segera diadakan pertemuan dengan pihak terkait guna membahas ulang tarif tol Balsam.

“Kita harus segera duduk bersama untuk membahasnya, jikalau pun memang tidak bisa dirubah ya kita mau gimana lagi karena itu sudah menjadi keputusan pusat,”pungkasnya.

Tarif dari Samboja sampai Simpang Pasir untuk Golongan I Rp75 ribu, Golongan II Rp113 ribu, Golongan III Rp113 ribu, Golongan IV Rp151 ribu dan Golongan V Rp151 ribu. Sedangkan tarif dari Samboja sampai Simpang Jembatan Mahkota 2 untuk Golongan I Rp83 ribu, Golongan II Rp125 ribu, Golongan III Rp125 ribu, Golongan IV Rp167 ribu dan Golongan V Rp167 ribu. Tarif yang sama berlaku dari arah sebaliknya.

Pada saat tinjauan ke Tol Balsam Komisi III DPRD Kaltim tetap mengacu pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penulis: Slamet Pujiono
Editor: Redaksi
Sumber:indcyber.com

Redaksi -

Recent Posts

16.930 Klaim BPJS Diduga Fiktif, Kerugian Negara Capai Rp22,19 Miliar

MAGELANG, INDCYBER.com– Dugaan korupsi klaim fiktif BPJS Kesehatan menyeret Direktur RSU Padma Lalita, TW (74),…

8 hours ago

Investigasi Proyek Rp17,5 Miliar Lapangan HOP 1 Bontang: Monopoli Lelang Tunggal, Potensi Persekongkolan, dan Ancaman Hukum di Balik Proyek Siluman Satimpo

BONTANG , indcyber.com — Aroma persekongkolan jahat dan dugaan pelanggaran hukum mengental di balik mega…

2 days ago

SKANDAL INFRASTRUKTUR TANA TIDUNG 2025: Uang Rakyat Rp2,38 Miliar Menguap, Aroma Kongkalikong Pejabat dan Kontraktor Disorot Tajam!

TANA TIDUNG, indcyber.com  — Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, diguncang temuan mencengangkan dari Badan…

2 days ago

Proyek Miliaran Rupiah Mangkrak dan Ambrol Sebelum Setahun: Aroma Dugaan Pelanggaran Hukum Menjerat Dinas PU Kukar, PT Samudra Anugrah Indah Permai, dan CV Harsindo

TENGGARONG, indcyber.com  — Pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh uang rakyat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)…

3 days ago

KULITI BOBROK PENGELOLAAN DAERAH: MASSA GERAM KALTIM SURAKAN DOKUMEN VIOLASI HUKUM HINGGA LARUT MALAM

SAMARINDA, indcyber.com — Ratusan massa aksi dari Gerakan Rakyat Menggugat Kalimantan Timur (Geram Kaltim) menolak…

3 days ago

BPBD Kaltim Dukung Uji Coba Cairan SAA Inovasi Alumni Faperta Unmul Atasi Karhutla

Kepala BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan bersalaman dengan Ketua IKA Faperta Unmul Fahrizal, S.P., S.H.…

3 days ago