Indcyber.com, SANGATTA – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kutim kembali menggelar rapat evaluasi, di Posko Utama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jalan Soekarno-Hatta. Rapat yang dipimpin langsung Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 H Ismunandar. Dihadiri Wabup Kasmidi Bulang, Seskab Irawansyah dan jajaran kepala OPD lingkup Pemkab Kutim, Wakil Ketua DPRD Kutim Arfan, FKPD, Perwakilan BIN Kaltim, stakeholder serta undangan lainnya.
Dalam rapat Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kutim H Ismunandar mengatakan, walaupun tren tidak meningkat sejauh ini, namun harus tetap waspada. Dengan begitu, COVID-19 dapat diantisipasi secara cepat dan tepat.
“Pertama pada prinsipnya kita tetap menjaga pintu masuk (Kutim) dengan ketat. Mungkin nanti ada beberapa kebijakan akan dibahas lebih lanjut,” ujar Ismu.
Keduanya adalah penyaluran bantuan harus tetap mengacu aturan berlaku dari bansos. Kemudian terkait “New Normal” yang bakal segera diterapkan Pemerintah Pusat dibeberapa daerah, Ismu belum teralu memikirkan. Sebab untuk di Kutim, tentunya masih memerlukan langkah-langkah yang penting dibahas dan diputuskan bersama. Melalui rapat virtual melibatkan seluruh elemen masyarakat. Seperti Forum RT, MUI, dewan masjid, Bamag, FKUB, Asosiasi Pendeta Indonesia, Dai Pembangunan atau koordinatornya.
“Untuk membuat kesepakatan (dengan para pihak). Sehingga apabila beribadah di masjid atau ditempat ibadah lainnya warga patuh mengikuti protokol kesehatan. Kalau tidak melakukan itu, tidak boleh melaksanakan. Jadi harus kita buat kesepakatan tertulis,” tegas Ismu.
Ismu tak lupa menginstruksikan sejumlah pejabatnya untuk membahas langkah-langkah pemulihan ekonomi di Kutim. Meminta Asisten Ekobang, Kadisperindag, Kadiskop dan UMKM serta Asosiasi UMKM yang ada hingga asosiasi pedagang kaki lima berembuk. Menanggulangi keluhan permasalahan ekonomi dari UMKM. Menentukan bantuan guna menggeliatkan UMKM. Selain dari sisi permodalan usaha.
Selain itu Ismu berharap swab mandiri menggunakan alat PCR yang sudah ada di RSUD Kudungga Sangatta, bisa difungsikan maksimal mempercepat keluarnya hasil tes COVID-19.
“Jadi tidak menunggu lama seperti pengiriman sebelumnya. Pasien juga tidak stres menunggu hasil,” ucap mantan Seskab Kutim itu.
Selanjutnya untuk insentif tenaga kesehatan yang tidak ditanggung APBN, akan dialokasikan melalui APBD. Hal lain yang disetujui Ismu yakni pembagian masker bersama bansos. Namun masker harus dibuat penjahit lokal dibawah pengawasan Dinkes Kutim. Agar bahan yang diberikan sesuai standar yang telah ditetapkan. Poin pembahasan lainnya yaitu, keputusan dari Pemerintah Pusat bahwa pada 2 Juni 2020 tak ada lagi WFH. Pendataan orang masuk Kutim tetap dilaksanakan, seperi ASN yang datang harus di data lengkap.
“Jadi tetap kita berikan stiker pelaku perjalanan dan diawasi,” pintanya.
Ismu menegaskan jika ASN maupun TK2D dari Sulawesi dan Jawa, tidak akan diberi ampun. Dengan kata lain wajib diawasi dan datanya akan langsung disetorkan ke Seskab serta tim gugus tugas. Untuk langsung mendapatkan penaganan sesuai prosedur yang sudah diterapkan selama ini. (AM)