IndCyber.com, Tenggarong – Ditengah-tengah defisitnya anggaran di Kutai Kartanegara, Proyek Siluman kembali muncul tiba-tiba di penhujung tahun 2017 tanpa diketahui asal-usulnya. Misalnya salah satu Proyek peningkatan jalan yang beralamat di daerah KM 16 RT 11 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini belum diketahui sumber dananya dari mana, Kontraktornya siapa, dan berapa waktu pelaksanaannya, karena selama pelaksanaan Proyek tersebut berlangsung sejak bulan Desember 2017 hingga Januari 2018 belum ada tanda-tanda Plang Nama kegiatan terpasang oleh rekanan, kerena Plang nama kegiatan merupakan suatu kewajiban bagi kontraktor untuk memberikan informasi kepada public seuai amanah Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga Masyarakat mudah melakukan pengawasan terhadap Proyek yang sedang dikerjakan.
Proyek tersebut patut dicurigai dan diduga ada beberapa oknum pejabat atau Lembaga Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ikut bermain didalam proyek tanpa nama ini sehingga membuat beberapa Aktivis dan Masyarakat setempat sulit untuk mengetahui asal usul proyek tersebut sebagai bentuk peran serta Masyarakat dalam pengawasan uang Negara agar tidak salah digunakan.
Demi mendapatkan informasi lebih akurat tentang Proyek tanpa nama ini, tim Media indcyber.com coba mencari rekanan yang di tunjukan oleh Dinas atau Lembaga terkait selalu tidak ada di lapangan. Sedangkan keterangan dari salah satu pekerja (sebut saja namanya Mr X), “Kami hanya sebatas tukang saja yang hanya mengambil upahan sebesar Rp. 30.000/1 perkan. Soal berapa anggaran proyek ini kami tidak tau termasuk Kontraktornya siapa” Ujar Mr X. Mengingat ada sedikit keganjalan dalam pengerjaan proyek tanpa nama ini, Ketua Organisasi (Ormas) Laskar Mandau Adat Kalimantan Bersatu (LMAKB) Jems Chritian angkat bicara “Sepatutnya pihak Dinas atau Lembaga terkait menegur pihak rekanan agar Plang Nama kegiatan terpasang sejak awal sehingga kita tidak kesulitan untuk mengetahui serta mengawasi proyek-proyek yang menggunakan uang Negara. sebagai Ormas, kami selalu pantau kegiatan-kegiatan seperti ini, kalau perlu kami akan melakukan upaya hukum agar hal seperti ini jangan terulang lagi. ” pungkas Jems Chrsitian kepada Media ini. Lanjut Jems Christian “ Kami tau ini proyek tahun tunggal bukan proyek Multiyears, kenapa harus dikerjakan hingga bulan Januari 2018, kan aneh” jelas Jems Christian.
Senada dengan keterangan dari salah satu anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) setempat yang kerap disapah dengan sebutan nama Unyil, bahwa kedua paket proyek tersebut belum diketahui pagunya berapa dan siapa kontraktornya “ terusterang kami tidak tau sama sekali anggarannya, yang pasti kami hanya di tegaskan oleh Pak Lurahnya agar proyek yang ada tolong di kwalitasnya dijaga itu saja. Kalau bicara mengenai berapa anggarannya, siapa kontraktornya saya tidak tau sama sekali soalnya papan namanya saja sampai saat ini kan belum terpasang, bagaimana kita bisa tau ” terang Unyil. mrg
