INDCYBER.COM, SAMARINDA -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akhirnya resmi melantik Abdullah Sani sebagai pejabat Sekretaris Provinsi Kaltim.
Berbekal surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133/TPA Tahun 2018 tanggal 2 November 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Pelantikan Sekprov Kaltim kali ini hanya mengundang Gubernur Kaltim, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Kaltim, Wakil Ketua DPRD, Kapolda Kaltim, Danrem 091/ASN, Kajati Kaltim, Kabinda dan Abdullah Sani, sempat diundur beberapa jam dari jadwal yang telah ditetapkan.
Namun disisi lain dari pelantikan ini masih ada yang pro dan kontra utamanya di tubuh lembaga perwakilan rakyat Kaltim, hal ini seperti yang disampaikan oleh anggota DPRD Kaltim H Muspandi jika benar ada Pelantikan kenapa tidak ada undangan resmi untuk anggota DPRD Kaltim, masih menurut Muspandi jika hal ini aneh.
“Secara resmi kan tidak ada pemberitahuan terkait pelantikan Sekdaprov Kaltim oleh Mendagri, undangan secara resmi tidak ada.Na ini yang menjadi satu pertanyaan bagi kami selaku anggota DPRD Kaltim, “ujar H Muspandi saat dikonfirmasi indcyber.com di ruang kerjanya, Selasa (16/7).
Selain itu Muspandi juga mengatakan kalau benar ada Pelantikan tentunya Kemendagri harus kirim undangan secara resmi.
“Kalau ada undangan resiko pasti sampai ke meja saya melalui staf langsung diberitahukan ke saya, ini tidak ada. Ini sebenarnya persoalan harus duduk bersama, kalau susah dilantik tapi dalam menjalankan roda Pemerintahan antara Gubernur dan Sekretaris Daerah tidak sejalan mau jadi apa, “tuturnya.
Politisi PAN ini juga merasa aneh dengan Pengambilan alih pelantikan Sekdaprov Kaltim ini karena menurut dia sebagai anggota DPRD Kaltim yang masih aktif tidak diundang karena selain itu Muspandi juga mengkhawatirkan roda Pemerintahan Kaltim ini akan runyam karena posisi Sekdaprov ini merupakan Pimpinan tertinggi dalam lembaga birokrasi.
“Ini harus duduk bersama karena biar pun dilantik kalau tidak sejalan percuma, kan yang menjalankan Pemerintahan di Bumi Etam ini Gubernur dan Sekdaprov bukan Mendagri ataupun Presiden. Menurut saya tetap saja aneh pelantikan ini meskipun ada Keppres dan sebagainya. Sangat tidak elok jika Gubernur dan Sekdaprov dalam menjalankan roda Pemerintahan tidak sejalan, “pungkasnya.
Muspandi juga menyesalkan, dirinya sebagai anggota DPRD Kaltim yang masih aktif sebagai mitra kerja Pemprov Kaltim tidak diundang secara resmi, ini merupakan kesalahan sangat besar. (adv/sp).
