Indcyber.com. Kaltim – Anggota Komisi IV dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Salehuddin mengadakan sosialisasi wawasan kebangsaan (Sosbang) di Desa Kota Bangun 3, Kecamatan Kota Bangun darat Kabupaten Kutai Kartanegara. Selasa (28/11/2023).
Sosbang tersebut adalah merupakan agenda rutin dari DPRD provinsi Kaltim, sebagai bentuk pengenalan, pemahaman, dan penguatan kebangsaan dalam menjaga kesatuan dan persatuan dengan 4 pilar yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.
“Kita menanamkan rasa cinta tanah air kepada cikal bakal pemimpin kita, generasi penerus bangsa yang ada di Kaltim,” terang Salehuddin.
Legislator Fraksi Golkar ini mengungkapkan, wawasan kebangsaan tersebut, sangat penting sekali untuk disosialisasikan di masyarakat agar bisa memahami dan mengamalkan 4 pilar kebangsaan, menumbuhkan rasa cinta tanah air.
“Salah satunya yang juga penting yaitu kebhinekaan tunggal ika, walupun kita beragam – ragam suku tetapi kita harus tetap satu, dan kita bisa belajar dari itu, agar saling menghormati antar umat beragama, suku, dan bermasyarakat,” tandasnya Salehuddin.
Dalam kegiatan Sosbang itu, Salehuddin juga memberikan informasi terkait penyelenggaraan pendidikan, Ia mengharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bisa mendukung langkah DPRD Kaltim dalam menyelesaikan masalah evaluasi perda pendidikan. Karena ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan.
“Kita berharap Pemprov Kaltim bisa bersinergi dengan DPRD Kaltim dalam mengatasi masalah pendidikan sekolah di Kaltim. Kita juga berharap Pemprov Kaltim bisa mengalokasikan anggaran yang cukup untuk membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu di Kaltim,” katanya.
Politikus daerah pemilihan (dapil) Kutai Kartanegara ini juga mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan membantu putera-puteri Kalimantan Timur mengikuti pendidikan tinggi sampai tuntas melalui pemberian beasiswa. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat.
“Ini memberikan harapan bagi yang berpotensi memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi. Melahirkan lulusan yang kompeten, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan,” ucapnya.
Salehuddin juga menjelaskan terkait hibah dan bansos harus dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel. Sehingga hibah dan bansos menjadi tepat guna dan tepat sasaran.
“Melalui sosialisasi hibah dan bansos agar dapat dicerna dan dipahami oleh semua perangkat daerah karena merupakan payung hukum untuk melakukan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan,” tutupnya.
Reporter: Hani | Editor: Awang | ADV | DPRD Kaltim
