Indcyber.com, Samarinda -Dari awal munculnya wacana akan dibangunnya hotel di lingkungan Masjid Islamic Center sudah mendapat penolakan dari berbagai pihak terutama dari kalangan legislatif Karang Paci ataupun legislatif Basuki Rahmat, hingga terbentuknya forum masyarakat peduli Masjid Islamic center dengan keras dan tegas menolak pembangunan hotel yang konon berbasis syariah.
Hal ini juga mendapat penolakan keras dari MUI Samarinda karena dinilai keberadaan hotel di samping Masjid Islamic Center akan mengganggu kekhusyu’ umat yang sedang melaksanakan sholat, meskipun syariah MUI menilai tak akan lepas dari maksiat.
Rencana ground breaking dilaksanakan tanggal 23/05/2018 ini tapi hari ini Sabtu(19/05/2018) forum masyarakat peduli Masjid Islamic center turun ke jalan menggelar aksi dengan membentangkan kain putih sepanjang kurang lebih 100 meter disertai tanda tangan ratusan tanda tangan sebagai aksi penolakan pembangunan hotel di samping islamic.
“Ya hari ini adalah awal dari aksi pembentangan spanduk dengan dibubuhi tanda tangan warga yang tergabung dalam forum masyarakat peduli Masjid Islamic dan juga tanda tangan warga yang melintas serta peduli kepada masjid islamic, “ujar Datu Usman politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di sela pembentangan spanduk, Sabtu (19/05/2018).
Alih alih hal ini di sikapi dengan bijak oleh Pemprov Kaltim tapi justru bersikukuh tetap melanjutkan pembangunan hotel yang kata Awang Faroek hotel berbasis Syariah, ini dibuktikan dengan telah terbitnya IMB dengan nomor register 50/DPMPTSP -KSIII/2018 tercantum juga di situ nama pemilik adalah PT WIJAYA UTAMA LESTARI, ini berarti telah mengindahkan berbagai pihak salah satunya Komnas HAM yang jelas telah menyerukan penundaan pembangunan hotel di samping Masjid Islamic Center sampai ada kejelasan kepada pihak yang keberatan terhadap adanya hotel.
“Sudah jelas MUI Samarinda dan Komnas HAM telah menolak pembangunan hotel tersebut tapi kenapa kok di paksakan ada apa ini, siapa dibalik ini semua, tanggal (23/05/2018) nanti kami akan mengerahkan massa yang dalam jumlah besar jika tetap di lakukan ground breaking, Islamic Center ini salah satu ikon terbesar di Asia Tenggara kalau nanti ada hotel ya kita tanya hotel syariah yang gimana, didepan siapa dan yang membangun siapa serta pihak yang ingin membangun hotel harus konsisten dan bertanggung jawab karena hingga saat ini MUI dan Komnas HAM jelas jelas menolak pembangunan hotel di samping Masjid Islamic Center ini kok tetap mau dilanggar apa maunya Gubernur Kaltim ini?,”lanjut Datu Usman dengan nada kesal.
Sementara itu Ketua Pemuda Muhammadiyah bidang Hikmah juga mengungkapkan hal yang sama, menyatakan penolakan pembangunan hotel syariah di samping masjid kebanggaan orang Kaltim ini.
“Kami pemuda Muhammadiyah Kaltim dengan keras dan tegas menolak pembangunan hotel di samping Masjid Islamic Center karena ikon warga Samarinda dan Kaltim umumnya, kita ingin Islamic Center ini bersih dari persoalan maksiat tidak ada yang menjamin meskipun itu syariah tidak terjadi maksiat di dalamnya, sekali lagi kami Pemuda Muhammadiyah Kaltim menolak dengan keras, mengutuk dengan tegas pembangunan hotel ini apapun alasannya, “tegas Andreanur Ketua Pemuda Muhammadiyah Kaltim.
Jika kita perhatikan dalam satu bulan terakhir ini banyak telah dilakukan Ground breaking oleh Gubernur Kaltim yang menjadi pertanyaan ini murni program Pemprov atau politik bertepatan dengan momen menjelang Pilgub.
“Kami tekankan sekali lagi forum masyarakat peduli Masjid Islamic menolak keras dan tegas pembangunan hotel tersebut apapun bentuknya mau syariah tau apapun dengan tegas kami menolak, jika tetap ground breaking dilaksanakan kamu akan menurunkan massa lebih besar ke lokasi ini, “pungkas politisi PDI P ini kepada Indcyber.com pada aksi awal penolakan pembangunan hotel di samping Masjid Islamic Center. (slamet pujiono) 
